Saturday , July 20 2019
Home / Berita Utama / Nasional / Meluruskan Alur Pemikiran Ekonomi Bung Hatta – Bag 2

Meluruskan Alur Pemikiran Ekonomi Bung Hatta – Bag 2

Berita9, Bagian I:  Apa Yang Sedang Terjadi ?

Sebagai seorang eksponen ’66, saya melakukan renungan secara mendalam mengenai apa yang telah dan sedang terjadi. Hasil renungan tersebut adalah sbb:
Tanpa disadari (saya juga baru menyadarinya sekarang ini) bahwa dari era Suharto (1966) – sekarang ini (2015), ternyata rakyat Indonesia (Buruh, Petani dan Nelayan) kembali berada dalam situasi penjajahan ekonomi; yaitu dijajah oleh Pengusaha (terutama asing) dan Penguasa (mungkin tanpa disadarinya).

Sekarang ini, Pengusaha berupaya merangkap menjadi Penguasa dengan tujuan untuk melipat-gandakan kekayaannya; dan sebaliknya Penguasa berupaya merangkap menjadi Pengusaha dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaannya. Proses ini masih terus berlangsung dan tampaknya tak ada tanda-tanda akan berhenti.

Demokrasi mereka jadikan perisai untuk menutupi nafsu serakahnya tersebut. Agar supaya demokrasi berjalan dengan baik, maka rakyat diintimidasi dengan cara mengembar-gemborkan bahwa barang siapa yang tidak ikut menggunakan hak-pilihnya maka mereka digolongkan sebagai “anti-demokrasi” dengan cap “Golput”. Padahal, dalam alam demokrasi: menggunakan hak-pilih adalah Hak dan tidak menggunakan hak-pilih adalah juga Hak. Tidak ada yang salah, kalau sesorang tidak menggunakan hak-pilihnya (ini sudah terjadi sejak era – Suharto).

Tujuan utama partai-partai politik sekarang ini “tidak lain dan tidak bukan” hanyalah untuk “memperebutkan kekuasaan”, kekuasaan untuk mengumpulkan uang dan uang untuk melang-gengkan kekuasaannya; sekalipun slogan mereka selalu untuk kesejahteraan rakyat. Panca Sila dan UUD ’45 selalu diagung-agungkan, namun hal-hal yang utama dari Panca Sila dan UUD ’45 tersebut tidak pernah dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Panca Sila dan UUD ’45 hanyalah “lip-service” belaka.

Kekisruhan nasional yang terjadi sekarang ini didominir oleh konflik kepentingan politik yang dipicu oleh keinginan  untuk merebut kekuasaan, yaitu kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan itu sendiri. Kondisi ekonomi rakyat (Buruh, Petani dan Nelayan) terabaikan dan rakyat (Buruh, Petani dan Nelayan) semakin terbenam kedalam lumpur tekanan dan hisapan.

Disamping itu sekarang ini, sosok Negarawan sudah lama sirna dari tanah air Indonesia tercinta ini. Hampir semua tokoh Nasional yang tampil sekarang ini tidak terlepas dari kepentingan diri sendiri.
Dalam hal ini dapat disimpulkan, bahwa tokoh-tokoh nasional yang eksis sekarang ini tidak akan mampu menyelesaikan  kemelut  yang terjadi sekarang ini karena mereka sudah menjadi bahagian dari konflik itu sendiri. Kelihatannya masyarakat sudah memahami situasi tersebut; maka tak heran jika ‘tindakan anarkis’ semakin marak terjadi dimana-mana.

Bagian II: Kenapa Hal Ini Terjadi ?

Menyaksikan “kekacau-balauan” yang terjadi di tanah air tercinta sekarang ini, saya kembali merenung dan bertanya-tanya kepada diri-sendiri: kenapa hal ini bisa terjadi. Renungan saya menghasilkan kesimpulan bahwa: penyebab utama dari (yang paling utama) kekacau-balauan yang terjadi sekarang ini adalah karena Pasal 33 ayat: 1, 2 & 3 tidak dilaksanakan secara utuh, murni dan konsekuen sebagaimana yang dicita-citakan  oleh  Para Pejuang Kemerdekaan Indonesia terutama oleh inspiratornya sendiri yaitu Bung Hatta.

Ekonom pertama yang menentang Pasal 33 ayat: 1, 2 & 3 UUD ’45 ini adalah Prof. DR. Widjojo Nitisastro (23 September 1955 pada Simposium di Universitas Indonesia bertepatan dengan ulang tahun ke-5 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia). Widjojo dengan argumen-tasinya yang mempesona (diwaktu itu) dengan inti-penjelasannya bahwa usaha swasta harus juga diberi kebebasan agar supaya pembangunan ekonomi nasional bisa tumbuh dengan cepat.

Demikianlah adanya (sebagaimana yang telah diuraikan diatas) begitu Pemimpin nasional beralih ke tangan Suharto (di tahun 1966), maka Prof. DR. Widjojo Nitisastro cs. tampil dengan percaya dirinya menjalankan “konsep ekonomi pasar “nya, hasilnya di tahun 1998 (setelah 32 tahun berlalu) ekonomi Indonesia “hancur berantakan”  dan mengakhiri pemerintahan (era) Suharto.

Hingga kini konsep “ekonomi pasar” nya Widjojo masih dilanjutkan oleh penerusnya dan sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini, perekonomian nasional semakin hari semakin hancur berantakan. Hanya segelintir saja dari rakyat Indonesia (Pengusaha dan Penguasa) yang menikmati sistim-ekonomi-pasar; sedangkan bahagian terbesar lainnya (Buruh, Petani dan Nelayan) semakin terperosok kedalam perangkap lilitan-kemiskinan.

Fakta ekonomi Indonesia sekarang ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa “kapitalisme” dengan sistim-ekonomi-pasar nya; memang tidak sesuai dengan budaya ekonomi Bangsa Indonesia dan itu tidak perlu dibahas lagi.

Mengakhiri renungan saya tersebut diatas, maka sekarang  saya mengajak kawan-kawan sesama angkatan ’66; untuk kembali bersama-sama memperjuangkan agar supaya Pasal 33 ayat: 1, 2 & 3; dilaksanakan secara utuh, murni dan konsekuen sebagaimana yang dicita-citakan oleh Para-Pejuang-Kemerdekaan-Indonesia, terutama oleh inspiratornya sendiri yaitu Bung Hatta.

Pasal 33 ayat: 1, 2 & 3 adalah pasal yang paling utama dari pasal-pasal lainnya dalam UUD ’45 karena menyangkut hak-hak ekonomi rakyat. Jika itu dilaksanakan, maka ekonomi rakyat (buruh, Petani dan Nelayan) akan menjadi sehat dan sa’at itulah rakyat memiliki kepercayaan diri dalam menegakkan hak-haknya. Jika ekonomi rakyat sehat, maka praktek-praktek tidak terpuji seperti: politik uang, korupsi dlsb. akan hilang dengan sendirinya.

Memang, siapapun dia, jika ekonominya lemah maka: kepercayaan dirinya hilang, mudah tergoda dengan materi (walaupun sedikit) gampang diintimidasi dlsb.

Sumber: www.berita9.net
Oleh : Chairulhadi M. Anik – Dosen Tetap FE Universitas Trisakti