Wednesday , December 11 2019
Home / Banyuwangi / Kepala Sekolah di Banyuwangi, Diduga Tim Sukses Caleg
Ilustrasi PNS wajib netral (grafis google)

Kepala Sekolah di Banyuwangi, Diduga Tim Sukses Caleg

BERITA9, BANYUWANGI – Kepala Sekolah SD Negeri V Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi diduga telah menjadi tim sukses salah seorang calon legislatif dari Partai Golkar wilayah daerah pemilihan (Dapil) V Banyuwangi.

Menurut informasi warga Karangharjo, pegawai negeri sipil itu mengumpulkan sejumlah warga di rumahnya di Dusun Pegundangan Sukobumi, Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore, Banyuwangi pada Ahad (9/12/2018).

Pengumpulan massa oleh abdi negara itu diduga kuat terkait dengan dukung mendukung salah seorang calon anggota legislatif dari Partai Golkar berinisial SHL.

Menurut warga, sang pegawai negeri itu secara gamblang mengarahkan warga agar memilih SHL dalam pemilihan umum 2019 mendatang.

Baca Juga :

“Saya melihat Pak Suyitno (Kepsek) telah mengumpulkan warga di rumahnya pada malam Senin kemarin dan di hadiri oleh salah satu calon DPRD Banyuwangi yang berinisial SHL, ” ujar salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya, Jum’at (14/12/2018).

Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui saluran WhatsApps, Suyitno, Kepsek SD Negeri V Karangharjo, membantah info warga tersebut.

“Maaf pak saya tidak pernah mengumpulkan dan mengarahkan warga tentang hal tersebut,” katanya Jum’at (14/12/2018).

Suyitno juga membantah pertemuan dengan calon legislatifitu berada di rumahnya, melainkan di tempat ibadah yakni musholla.

Larangan

Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,

Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015, PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi gubernur/wakil, bupati/wakil, wali kota/wakil, wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan.

Mengutip Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016, Asman menegaskan pasangan calon dilarang melibatkan ASN anggota Polri dan anggota TNI, Kepala Desa atau perangkat Desa lainnya. (red)

Laporan : Joko Prasetyo