Thursday , February 21 2019
Home / Berita Baru / KPK : Berkas Perkara Penyuapan Anak Usaha Sinar Mas Naik ke Pengadilan

KPK : Berkas Perkara Penyuapan Anak Usaha Sinar Mas Naik ke Pengadilan

BERITA9, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menuntaskan penyidikan kasus dugaan suap terkait fungsi pengawasan DPRD Kalimantan Tengah terhadap pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan anak usaha Sinar Mas, PT Binasawit Abadi Pratama.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan KPK telah melimpahkan berkas ke pengadilan.

“Ada pelimpahan berkas, barang bukti, dan tiga tersangka untuk kasus suap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, ini terkait dengan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalteng,” tutur Yuyuk saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Jum’at (21/12/2018).

Tiga tersangka itu selaku pemberi suap. Mereka adalah Edy Saputra Suradja selaku Direktur PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) atau Wakil Direktur Utama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) TBK., Willy Agung Adipradhana selaku CEO PT BAP Wilayah Kalteng bagian utara, serta Teguh Dudy Zaldy selaku manajer legal PT BAP.

Baca Juga :

Dengan pelimpahan berkas tersebut, maka kasus ini memasuki tahap sidang yang bakal digelar di Jakarta

“Sidang akan dilaksanakan di PN Tipikor Jakarta Pusat, KPK sudah memeriksa 49 orang saksi terkait kasus ini,” ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK menduga telah terjadi transaksi terkait pidana yang melibatkan anggota DPRD Kalteng dengan pihak swasta. Transaksi ini disinyalir berkenaan dengan pembahasan aturan sektor perkebunan dan lingkungan hidup.

KPK mengamankan empat belas orang terkait kasus dugaan suap ini dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Jumat (27/10/2018). Keesokan harinya, KPK menetapkan tujuh orang tersangka.

Empat orang tersangka adalah anggota DPRD selaku penerima, sedangkan tiga lainnya adalah pihak swasta sebagai pemberi.

Para penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (red)