Friday , April 26 2019
Home / Banyuwangi / Terkait Dugaan Jual Beli Lahan Perhutani Ketua Reclassering Indonesia Siap Laporkan Oknum LMDH Mitra Hutan Lestari

Terkait Dugaan Jual Beli Lahan Perhutani Ketua Reclassering Indonesia Siap Laporkan Oknum LMDH Mitra Hutan Lestari

BERITA9, BANYUWANGI – Warga pesanggem sepakat akan melaporkan dugaan praktek jual beli lahan Perhutani ditubuh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Mitra Hutan Lestari, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Niatan tersebut disampaikan Ketua Reclassering Indonesia Banyuwangi, Lalati SH.

“Senin kita laporkan ke Polres,” katanya, Sabtu (9/2/2019).

Disebutkan, dugaan praktik jual beli lahan ini dianggap penting untuk bisa diungkap. Bukan hanya untuk memunculkan efek jera terhadap oknum pelaku. Tapi juga untuk menyelamatkan nama baik Perhutani didepan mata pesanggem.

“Kami menduga praktek ini dilakukan tanpa sepengetahuan Perhutani. Dan memang tidak ada bukti kwitansi, tapi pesanggem yang mengaku dimintai uang untuk lahan jumlahnya lebih dari satu,” urai Lalati.

Aktivis asal Kecamatan Sempu ini juga menganggap eksistensi LMDH Mitra Hutan Lestari, perlu dipertanyakan. Karena proses pemunculan ketua baru, Nur Hamid, disinyalir cacat prosedur.
“Saat ini masih konflik, belum ada titik temu,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kabar dugaan jual beli lahan Perhutani ditubuh LMDH Mitra Hutan Lestari mencuat pasca adanya pengakuan sejumlah pesanggem atau anggota. Dimana mereka telah dimintai sejumlah uang oleh Purwanto, oknum pengurus Pokja.

Besaranya beragam, antara Rp 2,5 juta hingga Rp 4,6 juta.

Terkait dugaan ini, Purwanto membantah telah melakukan jual beli lahan Perhutani kepada sejumlah pesanggem. Bahkan dia menolak jika disebut telah meminta dan menerima sejumlah uang dari pesanggem.

“Itu tidak benar, saya belum pernah menerima uang,” katanya.

Sebelumnya, Ketua LMDH Mitra Hutan Lestari, Nur Hamid, juga mengaku tidak pernah mengintruksikan jual beli lahan garapan. Namun, dia menyebut bahwa telah menyerahkan kebijakan pembagian lahan garapan kepada Pokja.

“Kami punya bukti bahwa LMDH induk tidak pernah menyuruh atau menyarankan jual beli lahan garapan. Tapi jika itu terjadi, berarti itu dilakukan oleh pengurus Pokja,” ungkap Nur Hamid. (red)

Kaporan: Joko Prasetyo