Saturday , March 23 2019
Home / Berita Baru / Caleg Gerindra Gelar Konsolidasi di Gedung Sekolah Rogojampi, Banyuwangi
Bawaslu Jaktim pasang spanduk peringatan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Caleg Gerindra di Cakung, Jakarta Timur (Foto : dokumentasi Bawaslu Jakarta Timur),

Caleg Gerindra Gelar Konsolidasi di Gedung Sekolah Rogojampi, Banyuwangi

BERITA9, BANYUWANGI – Calon legislatif alias caleg DPR RI dari Partai Gerindra, Sumail Abdullah, dikabarkan menggelar konsolidasi relawan dilingkungan sekolah, yakni di aula SMK Rogojampi, Banyuwangi.

Padahal, sesuai Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ditegaskan bahwa pelaksana dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat pendidikan dan tempat ibadah.

Baca Juga : PDI Perjuangan Nilai Pembangunan Infrastruktur Percepatan Ekonomi Nasional

Informasi dilapangan, kegiatan Caleg DPR RI Partai Gerindra, Nomor Urut 1 Dapil 3 Jawa Timur, tersebut berlangsung pada 19 Desember 2018 lalu dan acara digeber diaula sekolah atau didalam area tempat pendidikan.

Aktivitas ini juga diketahui oleh petugas Panwascam Rogojampi dan selanjutnya, pada tanggal 22 Desember 2018 telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.

Baca Juga : Ribuan Warga Tegaldlimo Banyuwangi Serbu ‘Demokrat Sambang Deso Sambang Sedulur

Kepada Berita9. co Sumail membenarkan hal tersebut. Itu bukan kampanye tapi konsolidasi relawan.

Dirinya juga menyebut bahwa tempat tersebut untuk umum dan di sewakan, katanya dalam keterangan tertulisnya kepada pewarta media ini.

Sementara itu Komisioner Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Divisi Penindakan Pelanggaran, Anang Lukman saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApps membenarkan kejadian tersebut.

Baca Juga : Camat Glenmore Rekomendasi Pemberhentian Dua Kadus di Desa Bumiharjo

“Iya itu kejadiannya bulan Desember dan sudah kita tindak lanjuti sesuai laporan dan bukti – bukti dari Pengawas Kecamatan (Panwascam) Rogojampi,” terangnya, Jum’at (15/2/2019).

Anang Lukman juga mengatakan, sesuai kajian pleno pimpinan, “Tidak terdapat bukti – bukti yang cukup, sebagai pelanggaran,” imbuhnya. (red)

Laporan : Joko Prasetyo