Sunday , August 25 2019
Home / Berita Baru / Satu Hari Coblosan, Tentukan 5 Tahun Pembangunan
Ilustrasi pencoblosan (foto dok BERITA9)

Satu Hari Coblosan, Tentukan 5 Tahun Pembangunan

Masyarakat pun sungguh dibuat ‘sibuk’ dengan banyaknya calon anggota legislatif (caleg) dari berbagai tingkatan datang meminta dukungan. Permintaan dukungan bisa dilakukan dengan tatap muka, lewat media sosial, lewat alat peraga kampanye.

Penulis : Adrianus Aroziduhu Gulö, Bupati Nias Barat Periode 2011-2016; Caleg No 1 DPRD Dapil 8 Sumatera Utara

Sejak bergulirnya reformasi, sistem demokrasi Indonesia pun berubah. Kita menganut sistem multipartai politik. Pemilihan umum juga diselenggarakan secara langsung, bahkan dilakukan secara serentak. Tahun 2019 ini, tepatnya pada 17 April, pemilihan presiden-wakil presiden dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif, mulai dari DPRD kota/kabupaten, DPRD provinsi, dan DPR pusat serta pemilihan anggota DPD.

Masyarakat pun sungguh dibuat ‘sibuk’ dengan banyaknya calon anggota legislatif (caleg) dari berbagai tingkatan datang meminta dukungan. Permintaan dukungan bisa dilakukan dengan tatap muka, lewat media sosial, lewat alat peraga kampanye. Di tengah situasi itu, ada ungkapan yang cukup santer berkelindan (bergulir) di tengah masyarakat, yakni “satu hari untuk kami dan lima tahun untuk bapak/ibu”.

Menjelang pileg ataupun pilkada, topik diskusi tentang ini biasanya dimulai dengan candaan. “Beri kami satu hari, untuk bapak lima tahun.” Celakanya, candaan ini direspons serius oleh para tim sukses dan dilaporkan kepada caleg dukungannya.

Ruang ini pun ditanggapi caleg sebagai peluang yang harus dimanfaatkan. Ini terutama caleg yang ingin meraup suara banyak dengan jalan pintas. Mereka berupaya menyaingi teman-teman caleg dari partai lain ataupun dari partai sendiri dengan membayar pemilih agar mereka bisa terpilih sebagai caleg pemenang dan duduk di kursi terhormat.

Konsekuensi dari pilihan ini adalah biaya bertambah membengkak. Untuk menang, mereka merogoh kantong dalam-dalam, mengeluarkan uang dengan mengahalalkan segala cara. Mereka mungkin sadar atau pura-pura tidak sadar bahwa dengan begitu mereka sedang melakukan blunder dalam pendidikan politik serta mencedarai demokrasi. Suara hati tidak dihiraukan. Pikiran sehat dikesampingkan. Suara banyak menjadi dambaan dengan cara membayar, kendatipun melanggar hukum, etika, moral, dan agama.

Pada Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, ”Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dari partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota di suatu daerah pemilihan yang tercantum dalam kertas suara.”

Frasa inilah yang menyemangati caleg untuk berusaha mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Namun, tidak semua caleg taat asas, taat hukum, taat norma, dan etika. Ada beberapa caleg ingin mendapatkan suara banyak dengan cara memanfaatkan sebagian masyarakat pemilih yang menginginkan imbalan suaranya pada hari-H. Sementara pemilih tersebut belum atau tidak menyadari dampak negatif dari jual-beli suaranya, yaitu senang satu hari susah lima tahun. Maukah pemilih seperti itu? Penulis yakin tidak.

Tidak Ikhlas

Senang satu hari, susah lima tahun. Mengapa? Caleg yang “membeli suara” punya otak bisnis. Ia menanam modal agar punya untung. Ia memberikan dengan tidak ikhlas. Ia tidak rela uangnya yang sudah dibagi-bagi itu hilang begitu saja. Ia berusaha agar modal kembali, bahkan kalau bisa berlipat-lipat untungnya. Apalagi kalau uang tersebut bukan hanya uangnya sendiri. Bisa saja diperoleh dari pinjaman sementara dari kaum rentenir. Sang caleg pun mulai atur strategis dengan sistem permainan biliar, yaitu bola A kena sodok, bola yang lain masuk lubang.

Setelah satu bulan atau lebih duduk di kursi terhormat: suaranya berubah, gayanya berubah. Yang dulu kenal sekarang pura-pura tidak kenal. Punya ajudan untuk bawa tas/rokok/HP. Dalam rapat selalu bicara atas nama rakyat, atas nama pembangunan, atas nama persatuan dan kesatuan, atas nama kaum tertindas, atas nama bangsa/daerah. Malah kadang mengatasnamakan Tuhan. Kadang juga meneteskan air mata tanda keprihatinan atas kaum papa. Pokoknya sandiwaranya berhasil.

Saat pembahasan ranperda mulai menampakkan kuasanya dengan menyebutkan: pimpinan OPD tidak punya data akurat, tidak memahami tupoksi, jarang masuk kantor dan sering jalan-jalan ke luar daerah, program tahun ini fotokopi anggaran tahun lalu serta tidak menyentuh kepentingan rakyat, tidak ada terobosan dan hanya menunggu jatah DAU dan DAK, koordinasi lintas sektoral kurang, tidak mampu membuat progran secara menyeluruh, dan seterusnya. Kalau begini, kapan daerah kita maju dan sejajar dengan daerah lain? Kapan masyarakat menikmati hasil membangunan? Tandas mereka. Kadang kala juga keluar kata-kata kasar, menyebut penghuni kebun binatang dan pukul meja tanda arogansi. Ini fakta bukan fiksi.

Anehnya, kesatuan kata dan tindakan tidak sama. Dalam pembahasan RAPBD dan RPAPBD, misalnya, sering dipersulit dengan dalih pimpinan OPD tidak mampu memberikan penjelasan akan kegiatannya, program yang diusulkan tidak merata dan menjawab kepentingan mendesak masyarakat, tidak sesuai visi dan misi yang tertera pada RPJMD, dan lain-lain. Padahal, program yang disulkan tersebut berdasarkan musrenbang kabupaten dan telah dituangkan dalam RKPD. Saat musrenbang dan perumusan RKPD, anggota legislatif diundang dan ada yang hadir. Lalu kenapa saat pembahasan RAPBD banyak permasalahan? Rupanya ada udang di balik batu.

Kalau suasana rapat pembahasan RAPBD sudah panas dan disertai emosi, pimpinan sidang menunda pembahasan sampai ketua TAPD dan pimpinan OPD memperbaiki programnya. Rupanya penundaan itu merupakan cara halus agar ada waktu negosiasi. Hasilnya? Pembahasan dilanjutkan asalkan “aspirasi” setiap anggota dewan ditampung, tunjangan dinaikan, studi banding, pengadaan mobil, penunjukan langsung diperbanyak, dan lain-lain. Ada juga yang malu-malu. Kata yang biasa dipakai dalah “saling pengertian”.

Apabila permintaan terakhir ini tidak digubris, jangan harap persetujuan penetapan APBD dan RAPBD tepat waktu. Pengalaman penulis selama menjabat penetapan APBD tiga kali akhir Desember dan dua kali pertengahan Januari. Contoh APBD tahun 2014 baru ditetapkan pertengahan Januari 2014. Sangat terlambat. Mengapa? TAPD bersama pimpinan OPD tidak mampu menerjemahkan istilah “saling pengertian”. Idealnya persetujuan bersama APBD tiap tahun pada Oktober. Contoh, APBD Tahun 2019 sudah disetujui dan ditetapkan pada Oktober 2018.

Akan tetapi, sebagai orang yang percaya akan Tuhan, kami bersyukur dengan tidak merespons permintaan “saling pengertian”. Apabila direspons bisa mengalami nasib seperti 50 anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 ditetapkan tersangka KPK karena mnerima uang ketuk palu APBD, 41 orang anggota DPRD Kota Malang juga ditetapkan tersangka dan ditahan KPK karena suap, 53 anggota DPRD Provinsi Jambi diduga juga menerima suap. Ada banyak contoh lain. Sungguh memprinhatikan. Itu yang sudah ketahuan. Penulis yakin masih banyak anggota DPRD dengan TAPD yang “saling pengertian” hanya belum ketahuan alias pandai bersembunyi.

Selesai dengan Dirinya

Pak Föna Marunduri, tokoh Nias yang berdomisili di Cikunir, mengatakan: ”Hanya sosok yang bisa melampaui dirinya sendirilah atau dengan kata lain pribadi yang sudah selesai dengan problem-problem pribadilah, yang mampu memimpin pada masa abnormal yang sekarang kita alami. (Dapat dibaca selengkapnya pada buku AAG yang berjudul Lima Tahun Yang Menantang, halaman xiii-xv).

Frasa di atas mengandung arti bahwa idealnya seorang pemimpin, apakah itu kepala daerah atau anggota legilatif, adalah mereka yang tidak memikirkan diri sendiri lagi atau mereka yang tidak menjadikan lahan dan atau komersialisasikan jabatan yang didudukinya. Mereka tidak perlu pikir apa yang ia makan karena negara sudah menyediakan cukup untuk itu. Mereka duduk di sana semata-mata mengabdi secara tulus ikhlas kepada masyarakat pemberi mandat dan kepada Tuhan pemberi/sumber rezeki.

Apa bisa? Sangat bisa. Pengalaman penulis, kepala daerah tanpa korupsi bisa hidup layak dan manusiawi dari gaji/honor/tunjangan/fasilitas yang disediakan negara yang diterima tiap bulan. (Baca tulisan saya yang berjudul “Benarkah Gaji Kecil Jadi Alasan Kepala Daerah Lakukan Korupsi? Kabarnias.com, 3 November 2017). Demikian juga gaji/honor/tunjangan DPRD lebih dari cukup. Kabupaten/kota(kategori rendah) sebelum naik gaji/tunjangan mereka mendapat penghasilan tiap bulan sekitar Rp 12 juta.

Sedangkan setelah keluar Peraturan Perintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, penghasilan anggota DPRD naik sangat signifikan sekitar 30 juta tiap bulan. Apa itu kurang? Bisa kurang kalau saat hari-H membeli suara dan uang yang dibagikan itu pinjaman dari rentenir. Untuk menutupi utang, mereka urus proyek, main anggaran dan akhirnya menerima suap. Sekali lagi inilah dampak negatif dari “senang satu hari, lima tahun susah.”

Tidak ada orang lain yang bisa memperbaiki kondisi buruk ini selain masyarakat yang punya hak pilih. Memilih caleg yang beritegritas adalah solusinya. Menerima uang sebagai imbalan memilih caleg terentu adalah awal penderitaan dan dampaknya sangat dahsyat. Dampaknya bisa langsung ataupun tidak langsung.

Contoh, perawatan jalan, gedung sekolah terbengkalai. Kemudian pelayanan di Puskesmas/pustu tidak maksimal kerena kekurangan tenaga medis dan obat. Pencairan dana desa tersendaat-sendat, bantuan sosial/agama/gereja dikurangi, pengerjaan proyek asal-asalan.

Mengapa? Rekanan tidak mau rugi karena ia sudah bayar fee atau bahasa kasarnya suap kepada orang tertentu. Karena itu hindarilah dan jangan pilih caleg yang mau bayar, karena mereka pembawa petaka. Ingat, ”kerusakan yang kita buat hari ini, kelak akan dibayar mahal”. Semoga dimengerti dan disadari demi kebaikan besama. (*)