Friday , April 26 2019
Home / Berita Baru / Polri Tak Ijinkan Arak-Arakan Usai Pencoblosan

Polri Tak Ijinkan Arak-Arakan Usai Pencoblosan

BERITA9, JAKARTA – Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta masyarakat untuk tidak melakukan pawai atau bentuk mobilisasi massa lainnya usai pencoblosan, 17 April mendatang. 

Kata Tito, Polri akan menindak tegas jika ada kelompok masyarakat yang nekat melakukan arak-arakan. Dan Polri tidak akan memberikan izin kepada mereka yang hendak melakukan mobilisasi massa.

“Meminta masyarakat untuk tidak melakukan pawai, syukuran, atau apapun mobilisasi massa untuk menunjukkan kemenangan karena nanti akan memprovokasi pihak lainnya,” ujar Tito dalam rapat gabungan di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM, Senin (15/4/2019).

Alasan Polri melarang, lanjut Jenderal Tito, berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Jika ada mobilisasi massa setelah pencoblosan, ia khawatir akan ada gesekan yang muncul di tengah masyarakat.

Dia juga mengimbau menerapkan prosedur yang berlaku seperti melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bila menemukan dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan suara.

“Sehingga kalau ada yang dianggap melanggar, tidak dalam bentuk mobilisasi massa. Kalau dalam bentuk mobilisasi massa, maka Polri tidak akan memberikan izin,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Menko Polhukam Wiranto mengatakan aparat keamanan menunggu hitung resmi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Wiranto mewanti-wanti ada potensi kericuhan jika ada pihak yang ngotot turun ke jalan untuk melakukan pawai kemenangan berdasarkan hasil penghitungan cepat. 

“Ini sesuatu yang dianjurkan tidak dilakukan. Jangan dilakukan. Karena akibatnya akan membuat sesuatu menjadi ricuh,” kata Wiranto.

Mantan Panglima TNI itu lalu mengutip Pasal 6 UU No.9/1998 yang berbunyi agar penyampaian pendapat tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu kebebasan orang lain, dalam batas etika dan moral, serta tidak mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kalau syukuran kemenangan di rumah masing-masing boleh, di rumah tetangga boleh. Tapi kalau umum akan dilarang aparat kepolisian,” tutup Wiranto. (red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *