Tuesday , October 15 2019
Home / Banyuwangi / Ditanya tentang PTSL Kades Genteng Kulon Bilang Begini
Ilustrasi sertipikat (foto dok BERITA9)

Ditanya tentang PTSL Kades Genteng Kulon Bilang Begini

BERITA9, BANYUWANGI – Dugaan Pungutan Liar (Pungli) Pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Genteng Kulo, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, tahun 2018 semakin mencuat.

Mencuatnya persoalan tersebut karena banyak warga Desa Genteng Kulon, yang mengeluh karena mengglembungnya biaya pengurusan sertifikat PTSL di Desa setempat.

Kita para warga harus bayar 1.600.000 untuk satu bidang, padahal sesuai dengan aturan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri program PTSL biayanya cuman 150 ribu,”kata EW salah satu warga Genteng Kulon, kepada awak media. Rabu, (26/6/2019).

Selain itu, EW juga mengaku, tidak menjadi rahasia lagi jika di Desanya untuk mengurus sertifikat melalui PTSL harus bayar jutaan rupiah. “Bukan satu dua mas, namun banyak warga yang dikenakan biaya jutaan rupiah dengan dalih untuk mengurus akte,”ungkapnya.

Informasi yang berkembang dilapangan , bahwa PTSL tersebut segala sesuatunya mulai dari pengurusan akte, dan yang lainya ditangani oleh Herman, salah satu relawan PTSL Desa Genteng Kulon, Banyuwangi. Warga juga menyebut jika Herman pernah menjadi tim sukses Kepala Desa (Kades).

Sementara Herman, Saat dikonfirmasi melalui sambungan Watshap terkait persoalan tersebut dirinya enggan berkomentar, pertanyaan wartawan hanya dibaca, namun tidak dijawab.

Like, Share and Subscribe

Dikonfirmasi terpisah Supandi, Kepala Desa (Kades) Genteng Kulon, terkait apakah benar jika Herman, yang mengatur segala urusan PTSL dan disebut warga adalah salah satu timnya dirinya menjawab. Mas saya sedang melaksanakan manasik selama 6 hari, langsung saja menemui Pak Roky, Babinkamtipmas dan babinsa Genteng Kulon, beliau bisa menjawab pertanyaan jenengan,” ucapnya.

Atas fenomena ini, masyarakat Desa Genteng Kulon, berharap aparat penegak hukum serta Saber Pungli untuk turun ke lapangan. Dengan begitu bisa diminimalisir terjadinya perbuatan melanggar hukum yang bisa mencoreng citra baik program PTSL di Banyuwangi. (red)

Laporan: Joko Prasetyo