Monday , December 9 2019
Home / Berita Baru / Tumbangnya Komandan Parpol saat Pemilu 2019 di Kabupaten Nias Barat

Tumbangnya Komandan Parpol saat Pemilu 2019 di Kabupaten Nias Barat

Ketua partai politik merupakan jabatan bergengsi pada tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/kota. Untuk mendapatkan ketua parpol pada masing-masing tingkat khususnya di kabupaten/kota, seseorang akan menempuh berbagai cara untuk mendapatkannya dengan meloby ketua dan sekretaris DPD provinsi untuk mendapat dukungan.

PENULIS : Adrianus Aroziduhu Gulo

Apabila ada angin segar dari ketua dan sekretaris provinsi, kemudian menghubungi ketua DPAC (Dewan Pimpinan Anak Cabang) setiap kecamatan untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk surat pernyataan dengan bermeterai cukup.

Untuk mendapatkan dukungan dari provinsi dan pengurus kecamatan jarang yang gratis, kecuali kalau calon ketua DPC tersebut orang yang berpengaruh dan sangat

dibutuhkan keberadaannya pada partai dan diyakini mampu membesarkan partai. Biasanya, calon semacam itu berasal dari kepala daerah, malah bupati/walikota sering

ditawari oleh pimpinan parpol tingkat provinsi dan pusat bergabung pada partai mereka, sebagaimana pengalaman saya pada tahun 2011.

Dalam proses suksesi ketua DPC di kabupaten/kota jarang yang mulus, bahkan sering terjadi gontok-gontokan antar kader partai. Kekisruhan semakin parah kalau oknum

ketua DPD provinsi dan beberapa ketua DPAC memberi dukungan kepada seseorang yang bukan kader partai. Para kader militan dan taat pada AD/ART partai mengutamakan kader yang menjadi ketua DPC, sementara kader oportunis melakukan perlawanan dengan menggunakan segala cara memenangkan calon ketua yang dibanggkan mereka, kendati bukan kader partai.

Perbedaan pendapat antar kader ini, jika tidak disikapi secara bijak dan arif oleh DPD Provinsi akan berdampak negatif pada keutuhan partai. Situasi panas ini hampir dialami semua partai menjelang muscab, bahkan ada yang tidak sabar sebelum habis masa jabatan ketua DPC, ada saja kader yang mengusulkan muscab dipercepat dengan alasan ketua sekarang bertindak otoriter, melanggar ART/ART,keuangaan partai penggunaannya tidak jelas, suara pada pemilu legislatif tidak mencapai target,dll. Apalagi kalau ketua DPC tidak terpilih pada saat pemilu upaya melengserkan semakin kuat. Komentar para kader ketua kita tidak laku jual, bahasa sendirannya “ambo dofi”(kurang umur).

Posisi Ketua Partai Bukan Jaminan Terpilih

Penulis tidak faham betul bagaimana perasaan para ketua partai khususnya di Nias Barat yang tidak terpilih pada pemilu legislatif tanggal 17 April 2019 yang lalu, karena jarang ketemu bahkan ada yang tidak pernah ketemu sampai sekarang. Secara psykologis pasti mereka sedih, sebab sudah menghabiskan banyak uang,tenaga, waktu, pikiran dan perasan.

Mudah-mudahan diantara mereka tidak ada seorangpun yang ‘dililit utang’. Seandainya ada tentu kita sangat prihatin ‘sudah kalah berutang lagi’. Kita harap kiranya pengalaman ini dijadikan pembelajaran pada pemilu 2024 yang akan datang dengan penuh kehati-hatian dan tidak memaksakan diri diluar kemampuan yang ada. Prinsip dasar ini

hanya bisa kalau kita menghayati bahwa kemenangan adalah ‘pelayanan’, sementara kekalahan adalah ‘pembebasan’. Mengapa pembebasan? Renungkan: funsi, tugas,

wewenang, hak dan kewajiban anggota DPRD. Apabila direnungkan secara mendalam bahwa yang dapat menjadi anggota dewan hanyalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Sebagai bahan infomasi dari 16 ketua partai politik di Nias Barat ada 7(tujuh) orang ketua partai yang tidak mencolonkan diri sebagai caleg yaitu: Partai Hanura, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Bulan Bintang dan Partai Berkarya.

Sisanya 9 orang ketua partai mencalonkan diri sebagai caleg pada pemilu 2019 yaitu: Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Sayangnya, hanya ada dua orang ketua yang terpilih sebagai anggota DPRD kabupaten Nias Barat periode 2019 s/d 2024 yaitu: Ketua DPC Partai Demokrat dan Ketau DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sisanya tujuh orang tidak mendapat kepercayaan rakyat.

Dalam bahas daerah disebut, Auri Ami ba Auri Ndra’o, artinya : Jika kalian hidup akupun juga hidup. Selain tujuh orang ketua partai tidak terpilih, juga, setidaknya ada dua orang sekretaris DPC partai mengalami nasib yang sama yaitu: Sekretaris DPC PDIP YG anggota DPRD periode 2004 -2019(tiga periode) dan Sekretaris DPC Partai Persatuan Indonesia SG mantan DPRD periode 2009-2014.

Fenomena ketidakterpilihnya beberapa ketua dan sekretaris DPC partai tersebut di atas, menunjukan bahwa: uang, jabatan/deking/ketua partai bukan merupakan jaminan terpilih sebagai anggota DPRD. Jika demikian, mengapa saat muscab kader partai saling baku hantam untuk merebut posisi ketua? Perekrutan caleg yang terbuka pada saat perekrutan caleg posisi ketua partai dalam keadaan dilema. Mengapa?

Kalau hanya mengakomodir kader partai, sumber daya manusia dan kemampuan keuangan sangat terbatas. Kondisi ini membuat ketua partai terbuka menerima caleg dari

kader karbit atau non kader. Pada umumnya kader karbit yang direkrut sebagai caleg memiliki keunggulan dari kader partai, malah kadang kala mengungguli ketua dan sekretaris partai dari berbagai aspek.

Namun hal ini sulit dihindari kalau ingin membesarkan partai, walaupun dampak negatipnya pada kader militan sangat terasa yaitu dapat tersisih dalam perebutan kursi legislatif dan suara pemih. Sebab, sesuai Undan-undang nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum pasal 422 menyatakan  “Penetapan calon terpilih anggota

DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten / kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten / Kota di suatu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.”

Setidaknya ada lima partai politik di Nias Barat yang merekrut caleg kader karbit berasal dari Pensiunan ASN, pengusaha, partai lain (pindah) dan beberapa terpilih dengan memperoleh suara terbanyak dan mengalahkan dua orang yang meminiliki jabatan prestisius di sebuah partai besar. Fenomena ini membuat lompatan-lompatan mengejutkan sekaligus meresahkan kader militan yang sudah meniti karyer dari awal dan mengeluarkan biaya, ternyata terpotong di tengah jalan oleh kader karbitan.  Apakah ini keberhasilah partai? Dari segi kuantitas, ya, namun dari segi kualitas, tidak. Mengapa? Pengalaman bahwa kader karbitan akan meninggalkan partai, jika suatu saat ada hal yang kurang pas di hatinya.

Sejatinya ketua partai dalam perekrutan caleg menggutamakan kader yang telah mengabdi dan membesarkan partai, baru memberi peluang kepada kader karbit. Itupun

sangat selektif agar keutuhan partai tetap kokoh serta tidak menimbulkan keresahan para kader. Semestinya kader karbit bukan kekuatan inti, melainkan hanya kekuatan pendukung.

Namun kenyataannya kader karbit dijadikan kekuatan utama untuk memperoleh suara pada pileg. Mengapa? Uang mereka banyak dan mampu melakukan “serangan fajar”. Dampaknya? Kepentingan kader, bahkan ketua/sekretaris partai tidak terproteksi. 

Sebelum penulis mengakhiri tulisan ini, perlu mengajukan satu pertanyaan untuk direnungkan kalau bisa didiskusikan di internal partai. Adakah pengaruh signifikan dengan terpilihnya kader karbit menjadi anggota legislatif dalam menciptakan keutuhan dan membesarkan partai? Semoga ada dan cepat menyesuaikan diri pada azas, tujuan, ideologi dan etika partai.