Thursday , August 22 2019
Home / Uncategorized / Rudy Hartono Latif : Pemilihan Anggota BPD Harus Lalui Regulasi & Mekanisme Sesuai Undang – Undang.

Rudy Hartono Latif : Pemilihan Anggota BPD Harus Lalui Regulasi & Mekanisme Sesuai Undang – Undang.

Rudy Hartono Latif, Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Banyuwangi (Foto: Istimewa)

BERITA9, BANYUWANGI – Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) nyaris sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Itu artinya teramat sangat strategis dan penting sebagai motor penggerak partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sebuah desa.

Dalam musyawarah BPD dilakukan pembahasan dan penyepakatan semua Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa (Kades) dan Musyawarah Desa (Musdes) yang diselenggarakan oleh BPD, itu merupakan permusyawaratan tertinggi di Desa,” terang Rudy Hartono Latif, Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi kepada BERITA9.co, Selasa (13/8/2019).

Kata Rudy, BPD juga merupakan lembaga yang oleh undang – undang difungsikan sebagai wadah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
BPD pun juga sebagai lembaga yg mengawasi kinerja Kepala Desa.

Oleh karenanya sudah bukan saatnya lagi BPD hanya sebuah kumpulan “Tukang stempel yang datang duduk diam.  BPD harus diisi oleh orang – orang pilihan yang memiliki gagasan mbois, berkomitmen moralitas sosial yang tinggi, dan berkomitmen kuat melaksanakan peraturan perundang -undangan yang berlaku untuk Desa selurus – lurusnya.” katanya lagi.

Masih Rudy, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa telah memberikan koridor hukum yg mengatur sejak pembentukan hingga berbagai teknis pelaksanaan tugas fungsi hingga hal – hal bersifat administratif.

Menurutnya tahap Pemilihan Anggota BPD adalah kunci awal paling strategis dan krusial.

Pemilihan Anggota BPD harus melalui proses pemilihan oleh masyarakat, untuk menjamin terpilihnya wakil penduduk Desa dalam satu wilayah tertentu yang ideal. Namun di sisi lain masyarakat pada umumnya tidak mengetahui keberadaan BPD, bahkan tidak jarang Anggota BPD yg tidak paham fungsi.

Oleh karenanya, mengingat bahwa hal-hal strategis Desa merupakan ranah Musyawarah Desa, seyogyanya BPD mengawali proses dengan menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang Pemilihan Anggota BPD.

Musyawarah yang diikuti Anggota BPD, Pemerintah Desa, unsur masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa itu membahas hingga menyepakati tata tertib, tahapan, mekanisme, kepanitiaan, dan lainnya.

Musyawarah itu sekaligus mengawali sosialisasi tentang BPD. Bisa dilakukan dengan melibatkan pihak luar Desa untuk memberikan pencerahan.
Sosialisasi adalah kuncinya. Semakin banyak orang yang paham tentang ke-BPD-an, akan semakin memungkinkan terpilihnya orang-orang baik dan tepat,” ungkap Rudy.

Ketua asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi tersebut berpesan, kepada desa yang sedang melaksanakan penjaringan anggota BPD, agar semua mekanisme yang sudah diatur oleh undang – undang dijalankan secara tepat.

BPD, adalah mitra dari Kepala Desa, seperti yang diketahui, keputusan seorang Kepala Desa yang menyangkut dengan pembangunan desa, tentunya juga keputusan bersama dengan BPD. Kesimpulanya tahapan pemilihan BPD, harus dilalui sesuai aturan, sehingga nantinya BPD bisa menciptakan produk yang sah,” tutupnya. (red)

Laporan: Joko Prasetyo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *