Monday , September 23 2019
Home / Berita Baru / Mengapa Pasangan Kepala Daerah Sering Tidak Harmonis?
Ilustrasi ketidakharmonisan pasangan kepala daerah (foto google)

Mengapa Pasangan Kepala Daerah Sering Tidak Harmonis?

Pertanyaan ini mucul karena fakta menunjukkan bahwa kebanyakan pasangan kepala Daerah kususnya di tingkat kabupaten/kota, setelah dipilih rakyat dan duduk di singgasana sering terjadi  ketidakharmonisan dengan saling: menyalahkan, melempar tanggung jawab, tidak percaya, cemburu, curiga.

Padahal saat kampanye mereka telah berjanji  di muka umum  bahwa mereka bersama-sama  membebaskan rakyat dari kemiskinan. Segala janji bahkan sumpah diucapkan untuk meyakinkan pemilih agar memilih mereka. Namun apa yang terjadi hanya isapan jempol dan kepura-puraan yang diterima rakyat.  

Sejatinya hal ini tidak akan terjadi kalau pasangan kepala daerah memahami dan mengahayati serta mengamalkan : Tugas,   Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala   Daerah yang telah diatur secara tegas dan rinci dalam Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 65-74.

Selain undang-undang telah mengatur, juga, pasangan kepala daerah sebelum pencalonan  telah membuat persetujuan dan kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis tentang pembagian  tugas dan wewenang jika terpilih. Pesetujuan  tersebut pun  secara hukum sah dan mengikat antara kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam KUH-Perdata pasal 1338-1340.

Dengan demikian, semestinya dalam melakukan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan  masyarakat, pasangan kepala daerah senantiasa menunjukan kekompakan hingga hasil capai  maksiml. Pemahaman  mendalam akan kondisi ipoleksosbudhankam (ilmu, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) sangat membantu mewujudkan visi misi mereka dalam upaya   meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan niat dan tekat suci saat mencalonkan sebagai pimpinan daerah.

Fenomena ketidakharmonisan pasangan kepala daerah, saat penyusunan  Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang.  Eksekutif dan legislatif pernah membahas bahwa jabatan “wakil kepala daerah” ditiadakan. Akan tetapi dengan pertimbangan strategis dan politik, akhirnya jabatan wakil kepala daerah tetap dipertahankan, dengan harapan agar   tugas-tugas  pemerintahan dan pelayanan masyarakat cepat.

Niat Mengabdi

Penulis tidak akan membahas secara politik faktor penyebab terjadinya  pasangan kepala daerah pecah kongsi di tengah jalan, takut tidak tepat malah salah. Penulis hanya mencoba mengingatkan kembali niat suci saat mencalonkan diri sebagai pimpinan daerah  yaitu: ”Niat mengabdi”, untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Perlu semua pihak menyadari bahwa,”Niat baik di dalam hati bila tidak dilaksanakan sama halnya seperti petani tanpa menebarkan benih, hanya menyia-nyiakan kesempatan.” (Master Cheng Yen). Hal ini mengandung arti kesempatan lima tahun jangan disia-siakan, hanya karena masalah perebutan pengaruh, simpatik, harga diri, kekuasaan dan” rejeki”, ya sekali lagi perebutan rejeki, hehehe… …..receh…cuman bercanda.

Apabila itu terjadi apa kata dunia? Apa kata pemilih? Mereka akan berkata pimpinan kita pecah kongsi karena”receh”. Apalagi kalau  kepala daerah cenderung mendominasi mengatur jabatan sturktural dan fungisional serta proyek. Kedua hal ini, bagi yang mau dan tidak tahan godaan dapat  menjadi peluang untuk menambah pundi-pundi secara ilegal.

Akibatnya kecurigaan satu sama lain semakian menggunung, apalagi kalau kedua belak pihak berencana maju pada pilkada berikutnya, maka cekal mencekal dianggap lumrah. Keberasamaan, kesepakatan, tekad mengadi, melayani dengan ikhlas, hanya sebatas retorika belaka. Prinsip kita berubah menjadi mereka. Etika pemerintahan hanya sekedar panjangan. Semboyan seperti : berdaya, bersama kita bisa, adil makmur, tulus berbakti,dll hanya lips service. Peningkatan kesejahteraan rakyat hanya utopia, tandas pemilih.  

Tidak terpikirkan atau sengaja dilupakan bahwa”keberhasilan dan kegagalan” dalam meksanakan pemerintahan adalah keberhasilan dan kegagalan bersama. Kecuali dalam hal perbuatan tindak pidana merupakan tanggung jawab pribadi. Sangat tidak rasional malah mengada-ada  kalau kepala daerah mengatakan bahwa kegagalan visi-misi yang telah dimuat dalam RPJMD karena Wakil  tidak mendukung ,tidak mau diatur,keras kepala.

Sebaliknya, kalau wakil bupati mengatakan tidak bekerja maksimal karena bupati tidak atau belum mendelegasikan sebagian wewenang, ia bekerja sendiri, ia lupa kommitmen,dll. Apabila ini terjadi, maka orang yang faham pemerintahan akan ketawa. Mengapa? Alasan tersebut tidak mendasar dan hanya alasan yang dicari-cari sekedar membenarkan diri. Orang  yang selalu mencari-cari alasan untuk dirinya sendiri, tidak pernah akan mencapai kemajuan.

Sebatas mengingat bagi mereka yang mendominasi mengatur jabatan dan proyek bisa khilaf menerima suap dan OTT KPK seperti bupati Kudus Jawa Tengah an M. Tamsil dengan dugaan suap jual beli jabatan(26/7/2019) dan bupati Kepulauan Talaud – Sulawesi Utara an. Sri Wahyuni Maria Manilep dengan dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek (30/4/2019). Kedua kasus di atas dapat dikategorikan kejadian luar biasa, karena itu tidak menjadi tanggung jawab bersama. Tentu kedua kepala daerah diatas dan kepala daerah lainnya yang kena kasus hukum tidak lagi bisa mewujudkan niat pengabdiannya.

Ironis Dalam Mengabdi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta tahun 2008, mengabdi berarti : menghamba;menghambakan diri; berbakti: mereka berjanji akan benar-benar ~ kepada nusa dan bangsa.

Seorang hamba yang baik tidak pernah menanyakan kepada Tuannya berapa upahnya. Ia bekerja siang dan malam tanpa pamrih untuk menyenangkan dan membahagiakan tuanya. Ia berkorban jiwa-raga untuk melindungi tuannya. Ia bahagia kalau tuannya bahagia. Sikap hamba yang baik ini mengandung arti kebahagian tuannya(ornang lain) adalah keberhasilan dan prinsip hidupnya.

Prinsip hidup seorang hamba yang baik, hanya dapat diimplementasikan jika seseorang dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam pengabdian dan pelayanan,tanpa perhitungan untung dan rugi. Sangat ironis dalam pengabian dan pelayanan masyarakat terkendala hanya karena: perebutan pengaruh,wakil keras kepala/tidak dapat diatur, belum ada pendelegasian wewenang, apalagi kalau hanya masalah ”pembagian rejeki” dan ambisi untuk mendapat kekuasan periode berikurnya.

Sehingga segala cara dihalalkan, yang pada gilirannya masyarakat yang menjadi tumbal dan pimpinan OPD serta ASN gelisah dan bingung mana yang harus mereka patuhi. Kenapa? Apabila ASN terlalu dekat dengan bupati, wakil bupati merasa disepelekan, sebaliknya terlalu dekat dengan wakil bupati, jabatan menjadi taruhan. Tidak dapat dipungkiri, jika hubungan pasangan kepala daerah tidak harmonis, pada umumnya ASN merapat kepada kepala daerah. Mengapa? Fakta, kepala daerah punya  kewenangan memutasikan ASN.

Penulis yakin apabila pasangan kepala daerah tulus mengabdi dan melayani masyarakat, maka hal-hal remeh temeh tidak akan menghalanginya. Pengabdi sejati adalah orang yang mampu berkorban jiwa raga untuk kepentingan masyarakat. Bandingkan prinsip para pejuang kemerdekaan dulu, mereka memilih ”Lebih baik mati dalam debu peperangan,dari pada hidup subur dalam alam penjajahan.”

Mereka tidak pernah bertanya, berapa bagianku,berapa gajiku, kenapa tidak didelegasi wewenang,dll yan remeh temeh itu…..Maaf itu dulu, sekarang beda. Perlu jelas ”pembagiannya”. Kalau pembagian  belum jelas, inilah dampaknya yang sering terjadi yaitu:” pecah kongsi di tengah jalan”. Selamat tinggal janji, selamat tinggal sumpah, selamat tinggal pengadian. Sabar….. saya akan meneruskan pada periode kedua.  Mungkinkah???

Adrianus Aroziduhu Gulo