Saturday , December 7 2019
Home / Berita Baru / Politik Kenegaraan Berbasis Pengabdian

Politik Kenegaraan Berbasis Pengabdian

Sebuah Seminar Nasional berlangsung di Kota Salatiga, Jateng, Selasa, 30 Juli 2019. Seminar bertemakan “Politik Kenegaraan Berbasis Pengabdian”, yang berlangsung atas Kerjasama Perguruan Tinggi UKSW (Satya Wacana) Salatiga, GMKI Salatiga, dan Pusat Studi Politik dan Keamanan Indonesia (Puspolkam Indonesia). Seminar diawali dengan kegiatan Pelatihan Sekolah Penggerak Anti Korupsi yang berlangsung beberapa hari sebelumnya atas dukungan kerjasama antar sejumlah lembaga.

Seminar diakhiri dengan Penandatanganan MoU Kerjasama Penelitian antara Lembaga CSDS UKSW (diwakili Ketua Program Studi Pembangunan Pascasarjana UKSW Dr. Wilson M.A. Therik) dengan Puspolkam Indonesia, yang disaksikan salah seorang Pembicara Seminar Prof. Harry Azhar Azis, MA, Ph.D (Anggota BPK-RI dan mantan Ketua BPK-RI). Rektor UKSW Neil Samuel Rupidara, SE, MA, Ph.D menyampaikan Kata Sambutan Pembukaan.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyampaikan Kata Sambutan Pembukaan sekaligus Membuka kegiatan Seminar Nasional. Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli menyampaikan Orasi Kebangsaan dengan Tema : “Politik Kenegaraan Berbasis Pengabdian”.

Para Pembicara di Sesi Pertama Seminar, antara lain : (1). Dr. Prabawa Eka Soesanta (pejabat struktural dari Kementerian Dalam Negeri RI) ; (2). Martha Tobing, SH (pejabat struktural dari Kejaksaan) ; (3). Dr. Marihot J. Hutajulu, SH (Dekan Fakultas Hukum UKSW) ; (4). Dr. Theo Litaay, SH (Ketua YBD yang juga pejabat struktural KSP-RI). Selanjutnya di Sesi Kedua, Prof. Harry Azhar Azis, MA, Ph.D (Anggota BPK-RI dan mantan Ketua BPK-RI) menyampaikan pemikiran sebagai Pembicara.

Ada beberapa kalangan diundang menjadi Pembicara dalam Seminar ini, antara lain : KPK-RI, Menteri PAN Dan RB RI Komjen Pol. Purn. Syafruddin, Kapolda Jateng Irjen Pol. Dr. Rycko Amelza Dahniel, M.Si, Guru Besar UGM Prof. Dr. Edward Omar Syarif Hiariej, SH, MH. Sejumlah atraksi kesenian dan kebudayaan dalam bentuk busana, lagu, dan tari-tarian kultural nusantara kebangsaan dari kalangan mahasiswa – semakin menyemarakkan dan memaknai acara Pembukaan Seminar.

Ada tiga tantangan bersama sebagai masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, yang bersifat strategis elementer. Ketiga tantangan ini pada dasarnya dirumuskan secara garis besar, yaitu : (1). Membumikan dan menggelorakan Pancasila ; (2). Memperjuangkan dan memperkuat pencapaian Tujuan Nasional ; (3). Menandai dan memaknai Cita-Cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945.

Semangat dan substansi tantangan ini merupakan tugas dan tanggungjawab bersama di lapisan kepemimpinan dan kemasyarakatan. Kerangka bangun lapisan kepemimpinan dalam konteks ini terdiri dari :

Pertama, kepemimpinan yang memperoleh mandat dan kepercayaan elektoral dari rakyat melalui proses pemilu (election),

Kedua, kepemimpinan yang mendapat otoritas di luar eletoral atau melalui proses nonpemilu (selection). Tugas luhur dan tanggungjawab moral kedua lapisan ini adalah sepenuhnya dan sejatinya harus mengorganisasikan dan menyelenggarakan pemajuan kualitas masyarakat, bangsa, dan negara ; serta pembangunan kewilayahan lokal, regional, dan nasional.

Perihal mengenai tantangan ini, juga merupakan tugas dan tanggungjawab bersama di lapisan kemasyarakatan (elemen organisasi). Konstruksi tatanan ini terdiri dari :

Pertama, organisasi kemasyarakatan, keagamaan, kebangsaan, organ kesenian, kebudayaan, dan keolahragaan. Elemen organisasi ini harus senantiasa terpanggil bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengembangan masyarakat.

Kedua, organisasi masyarakat sipil dan organisasi non pemerintah (NGO/LSM). Unsur komunitas ini mesti selalu terpanggil juga bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan rakyat.

Ketiga, partai politik. Elemen institusi ini pada dasarnya memiliki fungsi-fungsi strategis yang harus terus menerus berlanjut dan bertahap untuk melakukan pendidikan, pelatihan, dan pengkaderan politik anggota.

Keempat, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan. Hakekat komunitas ini sejatinya bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengorganisasian dan penyelenggaraan pendidikan kewargaan.

Tantangan untuk membumikan dan menggelorakan Pancasila ; untuk memperjuangkan dan memperkuat pencapaian Tujuan Nasional ; untuk menandai dan memaknai Cita-Cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945, pada gilirannya dapat teratasi dan tercapai ketika diilhami dan dilalui dengan prinsip dan sikap kejuangan, keberanian, ketekunan, ketulusan, keluhuran, kebajikan dalam keseluruhan rangkaian utuh kepribadian yang dianuti dan kepemimpinan yang dilakoni.

Prinsip dan sikap ini adalah sebuah prinsip dan sikap “politik kesucian”, yakni sebuah politik kenegaraan yang berbasis pengabdian demi untuk kebajikan umum dan keadaban publik. Prinsip dan sikap ini juga merupakan prinsip dan sikap yang tanpa dan minus kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan sektarian ; dan tidak ada kepentingan sesaat, kepentingan pragmatis, kepentingan primordial. Prinsip dan sikap ini melambangkan sebuah dan serangkaian kualitas kepribadian dan kepemimpinan yang memastikan sudah selesai dengan dirinya. Kualitas pengabdiannya juga bahkan sudah melewati dan melampauhi batas minimal standar yang menjadi tugas, kewajiban, dan tanggungjawabnya.

Hakekat pengabdian ini merupakan dan menjadi intisari kekuatan positif dan akarkuat kemaknaan baik dari Politik Kenegaraan. Doktrin Politik Kenegaraan model ini secara prinsipil tidak berbasis pada politik penguasaan yang hanya sekadar menguasai dan berkuasa semata tanpa diabdikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Doktrin Politik Kenegaraan model ini juga secara etik moral tidak bertumpu pada watak kekuasaan semata tanpa diperuntukkan dan dipersembahkan bagi keutamaan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan UUD 1945.

Ideologi Politik Kenegaraan berbasis pada politik peradaban dan watak keadaban. Ketika yang dikumandangkan  dan digelorakan adalah politik peradaban dan watak keadaban maka salah satu kualitas pengabdian yang ditampilkan dan ditumbuhkan adalah nilai normatif dan tindakan nyata akan kejuangan, keberanian, ketekunan, ketulusan, keluhuran, dan kebajikan untuk memastikan, meneguhkan, dan mengukuhkan perjuangan luhur. Pemastian, peneguhan, dan pengukuhan ini untuk menegakkan hukum dan keadilan ; serta perjuangan mulia untuk melawan dan memberantas kejahatan korupsi.

Politik Kenegaraan yang sesungguhnya-sungguhnya dan sejatinya-jatinya adalah Politik Tugas Panggilan Pelayanan yang berintikan dan berorientasi dalam Bumi Indonesia Raya. Inti dan orientasi dari Indonesia Raya menjadi semakin berakar dan bermakna ketika ditempuh secara serius, kredibel, akuntabel, profesional, dan maksimal melalui dan dengan jalan ideologis dan terang tema “Politik Kenegaraan Berbasis Pengabdian”.

Penulis: Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia)

Catatan :

Tulisan ini merupakan garis besar pokok pemikiran Firman Jaya Daeli ketika diundang menyampaikan Orasi Kebangsaan di depan hampir duaribuan tamu dan peserta (rata-rata mahasiswa S1, S2, S3, dosen, akademisi, pengamat, aktifis), jajaran pemerintahan dan kalangan penegak hukum, ASN, TNI, Polri, ormas, civil society (organisasi masyarakat sipil, NGO/LSM), media massa, dan lain-lain. Orasi Kebangsaan disampaikan dalam Seminar Nasional di Gedung Balairung Kampus UKSW (Satya Wacana) Salatiga, Jateng.

cacatan redaksi : tulisan diatas merupakan opini pribadi penulis dan bukan merupakan tanggung jawab Redaksi BERITA9