Saturday , December 7 2019
Home / Berita Baru / Kapan Defisit APBD Kabupaten Nias Barat Berakhir?
Ilustrasi defisit anggaran (grafik dok BERITA9)

Kapan Defisit APBD Kabupaten Nias Barat Berakhir?

Kapan Defisit  APBD Kabupaten Nias Barat Berakhir? Sebuah pertanyaan klasik masyarakat yang harus disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Barat, karena sudah tiga tahun berturut-turut APBD kabupaten Nias Barat mengalami defisit.

Fenomena defisit menjadi hangat dibicarakan oleh masyarakat disebabkan ketertutupan pemerintah daerah tentang jumlah dan penyebabnya. Kalau penyebab defisit karena banyak pembagunan fisik  dan non fisik, masyarakat perlu tahu dimana letak pembangunan itu. Apabila  non fisik seperti beasiswa, bimtek, studi banding, pupuk gratis, ongkos beras raskin,dll. Berapa dana yang digunakan pada kegiatan tesebut.

Namun seingat penulis sampai sekarang pemkab Nias Barat belum  memberikan keterangan seraca resmi dan terbuka kepada publik tentang besaran defisit tiap tahun dan dipergunakan untuk kegiatan apa. Masyarakat hanya mendengar dari bocoran temuan BPK.

Padahal penjelasan tersebut sangat diharapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat yang telah diberikan masyarakat pada Pilkada desember 2015. Hal ini sangat penting, selain mengapresiasi kontrol sosial masyarakat, juga mendukung  salah satu prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik adalah ‘transparan”.

Sehingga  janji saat kampanye “tidak sekedar lip service”, melainkan  dapat diwujudnyatakan selama  masa jabatan bupati-wakil bupati periode 2016-2021.

Defisit APBD  selama tiga tahun berturut-turut, secara langung maupun tidak langsung merugikan masyarakat, karena ada beberapa  kegiatan yang  prorakyat ditunda.  

Sebagai  contoh pada APBD tahun 2017 yaitu : Pertama, Belanja Modal pada  APBD induk sebesr Rp.147.8 milyar pada PAPBD menjadi Rp. 125.282 milyar berkurang Rp 22.517 juta untuk bayar utang tahun 2016 dengan Nomor rekening :1.01.03.1.o1.03.35.01.5.2.3.

Kedua, Program pembangunan sarana prasarana perumahan, air minun dan sanitasi pada APBD induk sebesar Rp.13.020.000.000 pada PAPBD menjadi Rp.2.315 milyar berkurang Rp.10.705 milyar juga, untuk bayar utang tahun 2016 dengan nomor rekening: 1.01.03.03.32.06.

Pada APBD tahun 2018 masih ada antara lain : Pertama, Pengadaan alat-alat permainan TK/PAUD di kabupaten Nias Barat APBD induk Rp.100.000.000 pada PAPBD Rp.0 (dicoreng) berkurang Rp.100 juta dengan nomor rekening 1.01.1.01.01.55.

Kedua,  Pembangunan/ peningkatan/rehabilitasi  jalan dan jembatan APBD induk Rp.0(tidak ada) pada PAPBD ditambah sebebesar Rp.16.506.346.623 untuk bayar utang, retensi dan DPAL tahun 2016 dan 2017, dengan nomor rekening: 1.03.1,03.01.15.07.

Penganggaran(bayar utang) ini pun diluar kewajaran. Biasanya  utang/retensi/ DPAL/tunda bayar,dll harus tertampung dalam APBD 2018 (induk). Pertanyaannya, mengapa baru muncul utang itu pada PAPBD 2018? Semestinya bahkan seharusnya ketua TAPD sudah memprediksi utang/retensi/ dpal/tunda bayar, apalagi ada utang/retensi tahun 2016.

Ketidaktelitian Ketua TAPD dan Kaban BPKAD tentang data utang/retensi/dpal/tunda bayar pada tahun-tahun sebelumnya, merupakan indikasi tidak tertipnya administrasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan. Kebijakan ini, selain berpotensi mal administrasi keuangan, juga berpotensi terjadinya korupsi.    

Terjadinya Defisit

BPK  RI Perwakilan Sumatera Utara menyatakan defisit keuangan per  31 Desembar tahun 2018 sebesar Rp.76.920.742.792,28.(lihat buku II Nomor: 67.B/LHP.XVIII.MDN.6/2019 halaman 30). Selanjutnya, BPK  menemukan beberapa faktor terjadinya defisit APBD tahun 2018  yaitu :

Pertama, Penyusunan anggaran pendapatan tahun 2018 tidak didukung hasil perhitungan perkiran yang terukur dan rasional, antara lain anggaran pendapatan retribusi daerah, dana penyesuaian dan bagi hasil pajak(provinsi).

Kedua, Penetapan anggaran belanja tahun 2018 tidak didukung adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Ketiga, Sistem pengendalian intern atas pelaksanaan belanja tidak memadai, yaitu anggaran belanja direalisasikan tanpa memperhatikan ketersediaan dana (baca buku I LHP Nomor : 67.A/LHP/XVIII.MDN/ 06/2019 tanggal 24 juni 2019 halaman 3)

Apabila memperhatihakan penyebab terjadinya defisit APBD tahun 2018 tidak jauh bedanya terjadinya defisit APBD tahan 2016 dan 2017. Pertanyaannya mengapa demikian? Apakah tidak belajar dari pengalaman tahun-tahun  sebelumnya, terutama dalam pengelolaan keuangan?.

Lalu. apa gunanya biaya  miliaran rupiah yang tertampung pada Badan Pengelolaan Keuangan,Pendapatan Dan Aset Daerah dan puluhan juta di setiap OPD tahun 2018 yang digunakan sebagai untuk biaya yang berkaitaan dengan pelaporan keuangan? Perhatikan pos anggaran sebagai berikut: Pertama, Rekening nomor: 4.04.4.04.o1.o6, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 2.400.000.000,00. Kedua, Rekening nomor : 4.04.4.04.01.17

Program Peningkatan  dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 4.355.000.000,00. Ketiga, Rekening nomor: 4.04.4.04.01.37 Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Pendapatan Daerah sebesar Rp. 945 juta Keempat, Rekening nomor : 4.04..4.04.01.40. Program  Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola  Barang Milik Daerah sebesar Rp. 1.795.000.000,00. Jumlah secara keseluruhan Rp.9.495 milyar pada tahun 2017 dengan program yang sama anggarannya sebesar Rp.9.143 milyar dengan biaya sebesar itu, sebaiknya dipihak ketiga saja.     

Berdasarkan uraian di atas, menunjukan bahwa biaya pelaporan keuangan sangat besar, sehingga seharusnya tidak ada alasan data dan laporan keuangan tidak akurat. Namun apa yang terjadi ? BPK RI  atau tim auditor yang telah ditugaskan secara resmi “mengeluh”.

Inilah keluhan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara saat mereka melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan kabupaten Nias Barat tahun anggaran 2018 sebagai berikut;” BPK tidak dapat memperoleh  bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang anggaran pendapatan dan belanja tahun 2018 karena tidak tersedia data dan informasi pada OPD/satker terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka-angka tersebut di atas”.( lihat buku I dengan nomor dan halaman yang sama).

Keluhan BPK RI tesebut di atas dapat dimaknai bahwa, ketua TAPD, Pimpinan OPD/satker terutama Ka BPKPAD tidak koperatif dan seperti ada beberapa data yang disembunyikan. Sehingga BPK mengalami kesulitan dalam proses audit, karena data yang diaudit BPK berdasarkan data dari OPD/satker.

Sejatinya hal ini tidak terjadi kalau OPD/satker terutama Ka BPKAD taat pada instruksi bupati. Biasanya saat tim auditor baru datang mereka menghadap bupati untuk melapor sekaligus meminta kepada bupati agar memerintahkan OPD/satker menyediakan semua data yang berhubungan dengan anggaran dan pendapatan tahun 2018. Selain itu fungsi pengawasan internal(Inspektorat)tidak maksimal.  

Perlu Kearifan Menyusun APBD

Pertanyaan di atas belum terjawab dan  hanya bisa dijawab oleh Pemkab Nias Barat, karena yang berkaitan dengan pengeloalan keuangan adalah sepenuhnya itu menjadi tugas, kewenangan dan janggung jawab Pemkab Nias Barat.  Penulis hanya mengingatkan bahwa defisit jika tidak dikendalikan dengan benar bisa berdampak negatif seperti : Pertama, Memengaruhi program tahun berikutnya, sebagaimana telah terjadi tahun 2017,2018 banyak program yang pro rakyat tidak dilaksanakan seperti contoh di atas, yang pada akhirnya masyarakat dirugikan.

Kedua, Rekanan yang sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan benar tidak dapat dibayarkan uangnya tepat waktu. Ketiga, Berpotensi mengalami kegagalan dalam penyediaan cash flow untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya. Keempat, Pimpinan OPD ragu-ragu menenderkan/lelang proyek, takut tidak ada pembayaran.

Kelima, Rekanan berpikir ulang bekerja di Nias Barat takut tidak dibayarkan pekerjaan yang sudah selesai, apalagi kalau modal kerja pinjaman dari Bank. Keenam, Kepercayaan masyarakat turun, mereka menduga pemerintah daerah tidak mampu menghitung anggaran secara benar dan tepat, apalagi kegiatan proyek di wilayahnya dibatalkan,dll.

Untuk itu kita harapkan kepada pemerintah daerah agar menyusun anggaran belanja daerah” tidak berdasarkan asumsi, melainkan hasil perkiraan yang terukur dan rasional serta adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup”.

Prinsip ‘pelan tapi pasti” merupakan kearifan dalam mengatasi defisit. Kiranya gaya “hufa, hofi, hofo dan auri ami auri nda,o” punah di bumi Nias Barat. Idealnya dalam menghadapi defisit menggunakan filosofi: “Kita harus mengatasi persoalan sesuai dengan prinsip, dan bukannya menyesuaikan prinsip dalam menghadapi persoalan”.(Master Cheng Yen). “Prinsip” dalam filosofi ini dimaknai ”aturan” atau hukum. Penulis yakin apabila dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan peraturan yang berlaku, dipastikan tidak akan defisit, bahkan kemungkinannya ada silpa; apalagi kalau misalnya biaya operasional dilakukan penghematan  dan kegiatan yang tidak mendesak ditunda.

Walaupun penulis belum wawancara kepada pimpinan OPD, namun penulis punya keyakinan bahwa defisit ini menggelisahkan mereka. Kearifan dalam menyusun APBD sangat diharapkan kepada seluruh personil Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD), khususnya Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD dan Kaban BPKPAD, karena merekalah yang tahu pasti berapa pendapatan daerah.  

Semoga ketua TAPD memiliki strategi dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga APBD tahun 2019 tidak ada lagi defisit.      Dengan demikian kita berharap bahwa defisit APBD Kabupaten Nias Barat ini akan berakhir melalaui pengelolaan keuangan yang bik.  Selamat bekerja.

Adrianus Aroziduhu Gulo