Tuesday , October 15 2019
Home / Banyuwangi / Kejaksaan BWI Tangani Dugaan Hoax Pendaftaran PTSL Desa Parangharjo
Kasi Intel, Bagus Nur Jakfar Adi Saputra (Foto: Joko/BERITA9)

Kejaksaan BWI Tangani Dugaan Hoax Pendaftaran PTSL Desa Parangharjo

BERITA9, BANYUWANGI – Program hoax pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2020 para kepala dusun (Kadus) Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, direspon Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Melalui Kasi Intel, Bagus Nur Jakfar Adi Saputra, Kejari mengimbau Pemerintah Desa Parangharjo, untuk menjalankan program PTSL sesuai aturan yang berlaku.

“Aparat Desa hendaknya disesuaikan dengan aturan yang berlaku,” tegasnya, Rabu (2/10/2019).

Terkait banyaknya masyarakat yang sudah membayar biaya PTSL tahun 2020 di Desa Parangharjo, melalui empat orang Kadus, Bagus masih enggan berkomentar.

Seperti diketahui, pada momen pemilihan kepala desa (Pilkades) ini di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, santer adanya program PTSL untuk tahun 2020. Begitu tahu, kabar tersebut langsung dibantah oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi. Melalui Kepala Tata Usaha (TU), Mas’ud, ditegaskan bahwa Desa Parangharjo bukan penerima program PTSL tahun 2019 maupun tahun 2020.

“Desa tersebut belum pernah mengajukan permohonan PTSL tahun 2020, dan walaupun pernah mengajukan permohonan pun, belum tentu ditunjuk lokasi PTSL tahun 2020,” kata Mas’ud kepada kepada wartawan.

Namun, karena sosialisasi dilakukan oleh para Kadus, program ‘Hoaks’ PTSL tahun 2020 di Desa Parangharjo, menjadi sangat meyakinkan. Dan kaum Wong Cilik yang memimpikan tanahnya bisa ber sertifikat, berlomba titip pembayaran. Apalagi, para Kadus memang menawarkan kepada masyarakat agar segera membayar.

Dalih para Kadus, apa yang mereka lakukan adalah perintah dari Calon Kepala Desa (Cakades) incumben, Panji Widodo, semasa masih menjabat.

“Saya diperintah ya menjalankan, sebagai kewajiban kepala dusun, semua kepala dusun juga menjalankan. Kalau saya tidak menjalankan kan saya membangkang. Ada yang sudah bayar, ada yang belum, yang sudah bayar 90 an orang,” ucap Kadus Bangunrejo, Desa Parangharjo, Nanang, kepada wartawan.

Namun mirisnya, sosialisasi yang mengarah pada dugaan penipuan berkedok program pemerintah ini juga didukung oleh Pelaksana Jabatan (PJ) Kades Parangharjo, Faturrohman. Dia ngotot dan bersikukuh apa yang dilakukan para Kadus tidak menyalahi aturan. Termasuk dengan menerima uang pembayaran dari masyarakat calon pendaftar program PTSL tersebut.

Walau faktanya Desa Parangharjo tidak tercatat sebagai penerima program PTSL di tahun 2020.

Sementara itu, Panji Widodo, selaku orang yang disebut telah memerintah para Kadus untuk mensosialisasikan dan menerima uang pendaftaran program palsu PTSL tahun 2020 di Desa Parangharjo, hingga kini belum bisa dikonfirmasi.

Atas kejadian ini, masyarakat desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, berharap ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Selain diduga untuk meraup dukungan Cakades, sosialisasi dan pelaksanaan program ‘hoaks’ PTSL tahun 2020, oleh para Kadus di Desa Parangharjo, dikhawatirkan bisa menimbulkan kerugian masyarakat. Hingga memicu terjadinya konflik. (red)

Laporan: Joko Prasetyo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *