Tuesday , October 15 2019
Home / Banyuwangi / BPD Desa Parangharjo Mengaku Tidak Pernah Tahu Program PTSL 2020
Ilustrasi sertipikat (Foto Dok BERITA9)

BPD Desa Parangharjo Mengaku Tidak Pernah Tahu Program PTSL 2020

BERITA9, BANYUWANGI – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, mengaku tidak pernah diajak musyawarah membahas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2020.

“Kami hanya mendengar, selebihnya itu tidak,” tegas Ketua BPD Desa Parangharjo, Taqiudin, Rabu (2/10/2019).

Pernyataan tersebut makin memperkuat indikasi adanya niatan terstruktur dari para Kepala Dusun (Kadus) dan Pelaksana Jabatan (PJ) Kades Parangharjo, Faturrohman. Terlebih, program PTSL tahun 2020 tersebut disampaikan pada momen Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Dan diterangkan ke masyarakat bahwa dicetus oleh Calon Kepala Desa (Cakades) incumben, Panji Widodo, semasa masih menjabat.

Disisi lain, begitu kabar tersiar, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi, membantah jika Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, menjadi penerima program PTSL. Tidak di tahun 2019, maupun untuk tahun 2020.

Namun fatalnya, dengan dalih atas perintah Cakades Incumben, Panji Widodo, semasa masih menjabat, para Kadus di Desa Parangharjo, bukan hanya melakukan sosialisasi. Tapi dengan percaya diri juga menerima uang pembayaran dari masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya pada program PTSL tahun 2020, yang ternyata hoaks.

“Saya diperintah ya menjalankan, sebagai kewajiban kepala dusun, semua kelapa dusun juga menjalankan. Kalau saya tidak menjalankan kan saya membangkang. Ada yang sudah bayar, ada yang belum, yang sudah bayar 90 an orang,” ucap Kadus Bangunrejo, Desa Parangharjo, Nanang, kepada wartawan.

Gerakan tersistematis yang menjurus guna pemenangan salah satu kandidat Cakades peserta Pilkades Parangharjo, ini pun memancing reaksi masyarakat setempat. Salah satunya Cakades pendatang baru, Arif Sugianto. Pemilik nomor urut 3 dalam kontestasi Pilkades Parangharjo tersebut mengaku hanya mendengar kabar tentang adanya program ‘hoaks’ PTSL tahun 2020.

“Jika itu benar terjadi, saya gak sepakat, tapi saya tidak punya buktinya, jadi saya fokus pada program saya sendiri,” ucapnya.

Arif juga menyampaikan bahwa program PTSL juga masuk dalam visi dan misi pencalonanya. Namun yang jelas, bukan program PTSL tahun 2020, seperti yang digaungkan para Kadus di Parangharjo.

Namun sayang, lagi-lagi Panji Widodo, selaku orang yang disebut telah memerintah para Kadus untuk mensosialisasikan dan menerima uang pendaftaran program palsu PTSL tahun 2020 Desa Parangharjo, hingga kini belum bisa dikonfirmasi.

Demi kondusifitas dan stabilitas keamanan momen Pilkades, masyarakat Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, berharap adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Bukan hanya untuk mengungkap apa motif sosialisasi dan penerimaan uang biaya PTSL tahun 2020. Tapi juga untuk meminimalisir adanya kerugian dikalangan wong cilik. (red)

Laporan: Joko Prasetyo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *