Friday , December 13 2019
Home / Artikel / Perbedan Pemahaman Tentang Defisit

Perbedan Pemahaman Tentang Defisit

Dahlan Iskan mengatakan :” Orang boleh salah dalam bertindak, asal tidak salah sejak dari pikiran”. Kata bijak ini menuntut semua orang terutama tokoh dan pengambil kebjakan publik untuk intropeksi diri tentang apa yang sedang ia pikiran, apalagi yang sedang dipikirkan berhubungan erat dengan kehidupan orang banyak. Kesalahan seseorang sejak berfikir dampaknya tidak hanya salah dalam bertindak, melainkan dapat menggiring opini yang bertentangan dengan akal sehat.

Pebedaan pemahaman terjadi antar masyarakat jika hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan di salah satu Pemerintah Kabupaten “defisit” dan “Opini Tidak Menyatakan Pendapat”(disclaimer).

Ada sebagian yang berpendapat defisit itu tidak apa-apa dan tidak bertentangkan dengan hukum, bahkan negara saja defisit. Apalagi daerah otonom baru membutuhkan banyak uang untuk membenahi agar dapat mengejar ketertinggalan. Pendapat ini cenderung membela tanpa memperhatikan ketentuan dan efek domino defisit.

Sementara dilain pihak mengatakan defisit terjadi karena ketidakmampuan TAPD Pemkab dalam hal : Pertama, Penyusunan anggaran tiap tahun tidak didukung hasil pehitungan perkiraan yang terukur dan rasional. Kedua, Penetapan anggaran belanja tiap tahun tidak didukung ada kepastian tersediannya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Ketiga, Sistem pengendalian intern atas pelaksanaan belanja tidak memadai, yaitu anggaran belanja direalisasikan tanpa memperhatikan ketersediaan dana. Kelompok ini kritis dan sering mempertanyakan. Dimana saja uang defisit itu digunakan?

Agar pro-kontra tentang defisit ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan yang lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya. Penulis mencoba memberi penjelasan bahwa pemerintah pusat memiliki “kewenangan moneter dan fiskal”. Sedangkan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan moneter dan fiskal. Kewenangan moneter merupakan suatu proses pengaturan terhadap persediaan uang yang dimiliki oleh negara dalam rangka untuk mencapai tujun yang telah ditetapkan oleh negara, sepeti keseimbangan pertumbuhan ekonomi, harga dan neraca pembayaran.

Sedangkan kewenangan fiskal merupakan suatu kebijakan pemerintah pusat yang mengarahkan kondisi ekonomi negara melalui proses pengeluaran dan pendapatan khususnya pajak. Kebijakan fiskal lebih bertujuan untuk menstabilkan perekonomian di suatu negara melalui pajak dan tingkat suku bunga( bandingkan guruppkn.com 6 Juni 2017).

Dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat dapat melakukan langkah-langkah cepat untuk mengatasi defisit yaitu : Pertama, Melakukan penggalangan dana dari masyarakat sepeti yang dilakukan oleh perintah pusat saat krisis ekonomi tahun 1997-1998. Kedua, memotifasi dan mendorong masyarakat membayar pajak. Ketiga, Menghimbau masyarakat rajin dan banyak menabung. Keempat,

Menjalin kerja sama internasional dengan negara lain, nanti uang hasil kesepakatan itu bisa dipakai untuk bayar utang. Kelima, Mencari donatur luar negeri dan uang yang didonasikan tersebut bisa bayar utang (bandingkan www.hipwe.com. 24 Juni 2018), Keenam, Menerbitkan surat berharga negara (SBN).

Sedanggkan pemerintah daerah sangat terbatas kewenangan dalam bidang keuangan, karena itu sangat sulit mengatasi defisit. Bagaimana suatu daerah mengatasi defisit? Jawabannya sangat sederhana yaitu: Pertama, mengurangi biaya operasional. Kedua, Mengurangi tenaga honorer terutama yang tidak punya keahlian. Ketiga, Mengurangi tunjangan tambahan ASN. Keempat, menunda kegiatan-kegiatan yang kurang mendesak. Kelima, memperkuat pengawasan internal agar tidak terjadi kebocoran anggaran,dll. Hal ini sesuai penekanan bapak Presiden Joko Widodo saat pertemuan para kepala daerah akhir tahun 2018. Saat itu beliau menegaskan “ jangan sampai biaya operasional/non fisik lebih besar dari pada biaya fisik.

Ibarat Sebuah Keluarga

Keluarga merupakan sebuah pondasi untuk tumbuh dan kembangnya sebuah bangsa. Jika pondasinya kokoh dan kuat maka bangunan diatasnya dapat berdiri tegak, awet dan tahan terhadap guncangan. Pondasi yang kuat harus berawal dari keluarga-keluarga yang berkualitas dan tangguh, sehingga tercipta ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional (Soni Widodo, (Kompasiana, 26 Juli 2015). Pendapat ini bisa juga dimaknai bahwa kesejahteran keluarga sangat memengaruhi kesejahteraan sebuah bangsa dan negara.

Daerah otonon merupakan bagian dari negara, karena itu tidaklah berlebihan kalau sebuah daerah otonom diibaratkan sebuah keluarga, walaupun tidak persis sama. Namun, untuk memudahkan memahami secara mendalam sebuah persoalan perlu contoh yang bisa dicerna dan dekat dengan pengalaman hidup sehari-hari.

Umpama, sebuah keluarga yang lagi dililit utang. Bagaimana kepala keluarga yang sedang dililit utang dapat mensejahterakan anggota keluarganya?, seperti: membangun rumah , menyekolahkan anak, rekreasi.

Jawabannya. Jauh panggang dari api, tidak mungkin. Boro-boro keluarga tersebut dapat melakukan hal-hal diatas, memikirkan utang yang sudah jatuh tempo, bisa pusing tujuh keliling. Mungkin, karena malu atas janji kepada seseorang, bisa membuat utang baru dengan meminjam uang kepada retenir. Apabila hal itu terjadi, maka kesejahteran keluarga tersebut jauh dari harapan, bahkan yang terjadi adalah kemiskinan baru. Tidak ada kata lain yang diucapkan”prihatin.”Mengapa? Cara itu seperi orang menggali lubang dan tutup lubang.

Beda-beda tipis dengan daerah otonom yang lagi defisit. Pertanyaannya sama. Bagaimana kepala daerah/wakil kepala daerah sebuah daerah otonom yang lagi defisit dapat meningkatkan kesejahteran masyarakat? Jawabannya juga hampir sama yaitu : Boro-boro memikirkan kesejahteraan masyarakat, memikirkan utang kepada rekanan bisa pusing tujuh keliling. Bisa saja para rekanan yang sudah selesai pekerjaan tetapi belum dibayar uangnya, melabeli pimpinan daerah tersebut “pembohong”. Kecuali kalau pimpinannya pelupa dan tidak punya rasa malu.

Tidak ada maksud untuk melebih-lebihkan dari apa yang sebenarnya terjadi. Penulis hanya merekam, menjelaskan dan menyikapi efek domino defisit serta pemahaman tentang defisit APBD tidak bisa disamakan dengan defisit APBN. Sebab sumber APBN sangat banyak, sedangkan sumber APBD sangat terbatas. Beberapa daerah otonom hanya mengharapkan DAK dan DAU.

Menurut penulis sebaiknya defisit APBD perlu dihindari. Kalau sudah terjadi perlu ditangani secara benar dan terprogram agar tidak memengaruhi peningkatakan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana visi-misi yang diucapkan saat kampanye dan telah tertera dalam RPJMD. Kata bijak : Sapi dipegang talinya, manusia yang dipegang ucapannya.”

Akhinya penulis berharap dengan tulisan ini dapat menjadi media untuk menyamakan pemahaman bahwa defisit APBN tidak bisa disamakan dengan defisit APBD. Presiden SBY mengatakan: Katakan kebenaran. Bukan pembenaran ataupun yang lainnya.

Penulis : Adrianus Aroziduhu Gulo