Friday , December 13 2019
Home / Artikel / Komunikasi Panas Dingin 2 Pentolan Nias Barat
Dua tokoh Nias Barat Adrianus Aroziduhu Gulo (kiri) dan Faduhusi Daeli (kanan) (Foto istimewa)

Komunikasi Panas Dingin 2 Pentolan Nias Barat

Kendati saya tahu  tindakan tersebut tidak sesuai etika birokrasi, namun saya diam saja serta tidak melarang pimpinan SKPD menghadap mereka, karena saya sadar mereka akan menjadi bupati/wakil bupati.

Penulis : Adrianus Aroziduhu Gulo

Usai pesta demokrasi semacam Pilpres, Pileg, Pilgub, Pilbup sampai Pilkades, sulit digambarkan perasaan para calon yang kalah. Apakah mereka bisa stabil seperti sebelum mengikuti ajang itu atau malah sebaliknya, menjadi kurang stabil.

Bahkan ada yang cenderung menutup diri dan menghindar dari pertemuan formal maupun non formal. Hal ini bisa dipahami selain untuk menenangkan diri, juga, untuk menghindari  sindiran, ejekan, cemohan  dari orang nyinyir, usil dan senang melihat orang lain susah.

Namun, tidak semua orang memahaminya, bahkan menuduh orang yang kalah tidak menerima kenyataan. Tuduhan tersebut biasanya datang dari barisan pemenang yang sering diperlihatkan dalam sikap euforia, arogan dan menganggap yang kalah bukan kelasnya.

Fenomena ini penulis telah merasakan langsung saat pilkada dan pileg. Perasaan sedih dan kecewa pasti ada. Sedih karena uang sudah habis dan kawan ada yang mengkhianati. Kecewa karena pemenang menurut pandangan banyak orang tidak punya prestasi yang diandalkan, tidak punya visi misi yang jelas bahkan rekam jejak dan integritasnya dipertanyakan.

Namun, anggapan itu kendati pun ada benarnya, tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menerima kenyataan bahwa mereka pemenang. Sebab mereka mendapat suara terbanyak, terlepas cara mereka mendapat suara tersebut.

Euforia kemenangan tidak hanya membuat komunikasi panas dingin antara pemenang dengan yang kalah, bisa juga visi misi saat kampanye terlupakan. Apalagi kalau pendukung selalu memuji dan memuja sehingga yang menang terlena dan tidak terasa waktu hampir selesai dan janji manis saat kampanye hanya sebatas slogan.

Lebih parah lagi pemenang menganggap yang kalah sebagai penghalang yang harus disingkirkan, minimal orang tidak mempercayainya lagi, dengan menyebarkan berita-berita bohong. Boro-boro mau diajak sharing, bertemu saja pun tidak ada niat.

Menabrak Etika Birokrasi

Seingat penulis, sejak Fakhe dinyatakan menang pilkada Nias Barat tahun 2015 oleh KPU Nias Barat sampai akhir 2017 tidak pernah bertemu dengan saya secara formal.  

Mereka tidak pernah meminta bertemu dengan saya, sebaliknya saya juga tidak pernah minta bertemu mereka sampai habis masa jabatan 13 April 2016.  Walaupun, saat saya masih aktif dan mereka belum dilantik, mereka sudah memanggil pimpinan SKPD dan membentuk tim transissi tanpa sepengetahuan saya selaku bupati saat itu.

Kendati saya tahu  tindakan tersebut tidak sesuai etika birokrasi, namun saya diam saja serta tidak melarang pimpinan SKPD menghadap mereka, karena saya sadar mereka akan menjadi bupati/wakil bupati.

Seyogyanya, jika mereka memanggil pimpinan SKPD dan staf harus melalui saya selaku bupati saat itu, sebagaimana diberi contoh bapak  Joko Widodo saat  menang pilpres 2014 beliau melapor kepada Presiden SBY agar timnya diizinkan mendampingi penyusunan APBN Perubahan tahun 2014 dan APBN tahun 2015. Hasilnya, sama-sama merasa dihargai.   

Rupanya saat memanggil  pimpinan SKPD tidak hanya sekedar diskusi, melainkan menyampaikan perintah bahwa kegiatan yang prinsipil tidak boleh dilaksanakan sebelum pelantikan bupati terpilih. Contoh: Kadis PU dilarang melaksanakan lelang/tender, Kadis Kesehatan dilarang melaksanakan seleksi penerimaan honor tenaga medis , Kadis Pendidikan dilarang melakukan seleksi penerimaan Guru Bantu Daerah, dst.

Pertemuan Yang terpaksa?

Pengalaman emperis penulis ini  tidak terjadi dengan sendirinya, namun pasti ada sebab akibat. Ketika  ada tawaran Faduhusi Daely mau bertemu dengan saya lewat P. Purwo (awal tahun 2018) Ir Nitema Gulo MSi (lupa kapan) dan Adieli Gulo (bulan agustus 2019). Saya tetap  membuka diri, karena membangun komunikasi politik itu sangat baik dan penting.

Namun, saat itu saya mengajukan  satu  syarat  yaitu: “Bupati Nias Barat Faduhusi Daely harus meluruskan bahwa bukan saya penyebab defisit APBD tahun 2016”.  Kemudian awal oktober 2019 Yosia Halawa dan Faahakhododo Maruhawa dari jakarta menghubungi saya melalui handpone bahwa bupati Nias barat mau bertemu. Jawaban saya : silahkan saja, hanya bupati sudah tiga kali meminta bertemu dengan saya lewat pihak ketiga, namun tidak pernah jadi. Mudah-mudahan keempat kali ini jadi.

Pertemuan itu akhirnya terjadi pada tanggal 2 November 2019 di Gunungstoli bertempat di rumah A. Fandi Halawa. Saya ditemani oleh Ir. Nitema Gulo MSi, Pdt. Agustinus Gulo,STh, Pdt Azasman Zai STh, P. Aaron Waruwu OSC, Adieli Gulo dan Ayiyudin Hulu SKM.

Sedangkan pihak Faduhusi Daeli ditemani oleh Zemi Gulo SH, Pdt. BL Hia STh(mantan Ephorus ONKP), Yamotuho Gulo SE,  A. Iman Daeli, A. Walfrid Daeli dan A, Yanto Daeli. Sementara tim mediator dari Jakarta yaitu :  Yosia Halawa, Drs.Faahakhododo Maruhawa, MM dan Otnieli Hia.

Pertemuan berjalan lancar  dalam suasana kekeluargaan dan saat mediator mememberikan kesempatan kepada penulis menyampaikan sambutan, saya langsung berbicara to the point dengan memaparkan lewat infocus  yaitu :

Pertama, Retensi, dpal, tunda bayar telah ditampung dalam APBD tahun 2016 (induk) sebesar Rp. 29.131.483.701,00. Kedua, penyebab defisit disebabkan kenaikan signifikan biaya operasional dan target lain-lain pendapatan daerah yang sah. Saat paparan saya tunjukan data bahwa sumber-sumber defisit APBD tahun 2016 sebagai berikut ; 

1.  Tambahan penghasilan ASN tahun 2016 jumlah Rp.40.285.417.468, sedangkan tahun 2015 jumlah Rp.29.032.680.700, naik Rp.11.252.736.768.

2.  Biaya Perjalanan dinas tahun 2016 jumlah Rp.45.820.230.099, sedangkan tahun 2015 jumlah Rp. 28.196.409.239, naik Rp.17.623.820.860.

3.   Belanja makan dan minum tahun 2016 jumlah Rp.10.769.894.600, sedangkan tahun 2015 jumlah Rp.7.642.590.000, naik Rp.3.127.303.700.

4.   Honor non ASN/PTT tahun 2016 jumlah Rp.13.521.962.998, sedangkan tahun 2015 jumlah Rp.7.542.316.000. naik Rp.5.979.646.998.

5.  Penambahan beli mobil dinas pada PAPBD TA. 2016 sebesar Rp.1.547.936.100.

6.   Belanja Bahan habis pakai tahun 2016 Rp.8.032.423.597, sedangkan tahun 2015 Rp.5.744.624.842, naik Rp.2.287.798.755.(nomor 1 s/d 6 dapat dilihat pada buku I LHP Nomor : 65.A/LHP/XVIII,MDN/O7/2017 tanggal, 12 Juli 2017 halaman 91 dan 93, kecuali nomor 5 ada pada halaman 2 ).

7. Target Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.69.910.354.300.   realisasi Rp. 2.296.054.077.  tidak mencapai target Rp. 67.103.375.223(  tidak memiliki dasar hukum) Lihat buku I LHP Nomor: 65.A/LHP/XVIII.MDN/07/2017, Tanggal, 12 juli 2017.`(halaman  2 dan 5).

8. Tidak terserapnya DAK Tahun 2016 sebesar Rp.37.000.000 (Penjelasan Ka BPKPAD pada harian SIP 22 Februari 2017).

9.  Penambahan PL pada PAPBD 2016 sebesar Rp.11.000.000.000,00 (Paparan Ka. BPKPAD saat RDP dengan DPRD sekitar Maret 2017 ( 1 s/d 7 dan 9 disahkan saat PAPBD tahun 2016)

Pertanyaan mendasar : Siapa yang membuat perbup kenaikan tambahan penghasilan ASN, kenaikan SPPD, penambahan PTT? Siapa yang menetapkan dan menyetujuai target lain-lain pendapatan daerah yang sah dan penambahan PL? dst.

Jawabannya : Bupati  Faduhusi Daely SPd, bukan mantan bupati AAG. Lalu, mengapa AAG dituduh penyebab defisit? Dengan penjelasan ini saya harap tuduhan bahwa saya penyebab defist APBD tahun 2016 sirna.

Saat bupati  dan teman-temannya menyampaikaan tanggapan atas paparan saya tidak membantah. Bahkan bupati Faduhusi Daeli mengaku bahwa data yang diberikan oleh Ka BPKPAD kurang akurat. Karena itu ia minta maaf pada saya, saat itu pula saya memaafkan, karena yang penting bagi saya adalah pengakuan atas  kesalahan. Kalau data yang diterima bupati kurang akurat dari keuangan, itu berarti  Ka BPKPAD tidak teliti dan hati-hati,  sehingga bupati bisa salah saat memberikan penjelasan kepada publik.

Hal ini sangat bebahaya karena dapat menurunkan kepercayaan publik kepada bupati secara khusus dan pemkab Nias Barat pada umumnya. Bahkan bupati bisa dicap pembohong. Cara staf seperti ini dikategorikan: Asal Bapak Senang ( ABS).

Sifat staf seperti ini harus segera dihentikan, kalau masih ada niat menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Agar bapak Faduhusi Daeli semakin memahami prinsip-prinsip  yang saya pegang selama memimpin Nias barat, pada pertemuan tersebut saya menyerahkan dua buku tulisan saya yaitu : Kenangan Indah Selama Menjadi Bupati dan Berjuang Dalam Pilkada Mempertahankan Integritas.

Selain menjelaskan sumber defisit, juga penulis menandaskan bahwa Aine telah menerima kenyataan, dengan tidak menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun, Fakhe beserta tim  tidak menghagainya. Bahkan melakuakan pesta besar-besaran dan dengan arogan melakukan penekanan kepada ASN yang mereka duga mendukung Aine saat pilkada seperti : non job, mutasi, mempersulit kenaikan pangkat, dll. Sementara menganakemaskan ASN yang mendukung Fakhe saat pilkada, kendatipun diantara mereka faktanya saat ini tidak loyal lagi kepada bupati Faduhusi Daely.

Dengan tulisan ini, penulis mengharapkan agar ada kesamaan pemahaman bahwa pertemuan saya dengan bupati Nias Barat dkk, pada tanggal 2 Nopember 2019 tidak membahas dukung-mendukung pada pilkada yang akan datang, melainkan hanya sebatas silaturahmi sebagai anak bangsa yang cinta damai, membangun komunikasi untuk  meluruskan beberapa kesalahpahaman serta keinginan agar Nias Barat menjadi lebih baik lagi dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Semoga bisa dipahami.   

Adrianus Aroziduhu Gulo            

One comment

  1. Kita bersyukur bisa jelas permasalahan selama ini dengan penuturan di atas. Kita percaya Tuhan sudah menetapkan orang yang akan jadi Bupati ke depan. Secara pribada saya sangat senang dengan pertemuan kedua tokoh tersebut di atas