Monday , January 27 2020
Home / Artikel / Opini : Singa Ompong dan Kegelisahan ASN
Pengamat politik Andrianus Aroziduhu Gulo (Foto dok BERITA9)

Opini : Singa Ompong dan Kegelisahan ASN

Jika rentang waktu itu dirinci, maka ketemu angka 19 bulan dan 569 hari lebih. Selama itu ia tidak boleh melakukan pergantian pejabat, dengan istilah lain tidak bertaring lagi atau ia hanya simbol atau sekurang-kurangnya legitimasinya sudah pudar

Penulis : Adrianus Aroziduhu Gulo

Pesta demokrasi di daerah dalam bentuk Pilkada serentak tahun 2020 sudah mulai panas. Para bakal calon kepala daerah alias bacakada sudah mulai mempersiapkan visi-misi yang akan disosialisasikan ke masyarakat secara langsung maupun tidak langung. Secara langsung ke elite parpol saat mendaftar dan pertemuan terbatas dengan masyarakat terutama calon tim sukses serta kunjungan sosial.

Secara tidak langgung vivi-misi disosialisasikan melalui media, pemasangan spanduk pada hari-hari besar kenegaraan dan keagamaan seperti ucapan Natal tahun 2019 dan tahun baru 2020. Bahkan diantara mereka ada yang memakai buzzer. Respon masyarakat secara garis besar ada 3(tiga yaitu):

Pertama, Visi-misi para Bacakada bagus-bagus, karena kemungkinan mereka minta tolong dibuat oleh para ahli/akademisi, sehingga dalam penjelasan kadang tidak nyambung.

Kedua, sebagus apa pun visi-misi bacakada, sulit direalisakan sejauh DPRD tidak menyetujui program tersebut dan OPD ragu-ragu dalam mengeksekusi program yang telah ditetapkan.

Ketiga, boleh saja visi-misi Bacakada setinggi langit, persoalannya ialah dari mana uang untuk membiayai kegiatan yang sebanyak itu. Kalau hanya mengharapkan biaya dari DAK dan DAU tidak akan cukup. Jika demikian para Bacakada hanya pandai beretorika.

Baca Juga : AA Gulo : Mencederai Demokrasi

Walaupun komentar masyarakat bermacam ragam, namun para Bacakada tetap percaya diri bahwa mereka sanggup mensejahterakan masyarakat kalau telah terpilih dan dapat mencari dana pembangunan diluar DAK dan DAU. Mereka meyakinkan masyarakat dapat dana dari investor dalam negeri maupun luar negeri dengan mempromosikan potensi alam yang ada di daerah seperti kekayaan laut, hutan, minyak, gas, batubara.

Biasanya yang getol atas potensi alam dapat diolah untuk kesejateraan rakyat adalah Bacakada baru, sedangkan Bacakada dari petahana lebih mengandalkan DAK, DAU digunakan secara efektif dan tepat sasaran serta relasi baik yang sudah dibina pada pemerintah provinsi dan pusat serta pengusaha lokal maupun pusat.

Penulis tidak berkompeten menilai reaksi masyarakat atas visi-misi para Bacakada, biarlah para Bacakada mengelaborasinya untuk penyempurnakan visi-misi dan program mereka dalam meyakinkan pemilih. Penulis hanya berkewajiban menyampaikan gejala bahwa pemilih sudah pada tahap “pesimis”. Selain pesimis juga apatis, karena Pilkada sebelumnya segudang janji Bacakada saat kampanye tidak terealisir ketika mereka terpilih. Contoh, janji benih unggul (padi) dan pupuk gratis. Nyatanya? boro-boro gratis, mendapat benih unggul dan pupuk di daerah, sangat sulit, kendati pun petani siap membeli.

Dulu janji : urusan administrasi kepegawaian seperti berkala, naik pangkat, promosi dalam jabatan dll gratis. Nyatanya? Kalau tidak ada uang pangkat, gaji berkala tidak akan diurus, apalagi penempatan dalam jabatan.

Penulis memang belum melakukan penelitian, namun gejala pemilih sudah mulai pesimis dan apatis bukan rahasia umum lagi, setidak-tidaknya pemilih sudah mulai bosan, muak pada janji saat Pilkada. Itu berarti para Bacakada harus berani jujur, menyampaikan apa adanya yang sanggup dilakukan setelah terpilih. Tidak perlu banyak janji.

Baca Juga : AA Gulo : Menunggu Giliran Diperiksa dan Ditahan

Kejujuran saat kampanye sangat dirindukan para pemeilih. Mengapa? Seorang pemilih pernah curhat kepada penulis dengan mengutip kata bijak dari bapak almarhum Mohamat Hatta (mantan wakil presiden RI pertama) yang berkata, “Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun kurang jujur itu sulit diperbaiki”. Kalau saat status calon Kada saja tidak jujur. Bagaimna setelah terpilih? Tambah tidak jujur lagi, itu keluhan para pemilih.

Enam Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan

Dampak Pilkada bisa sangat luas, salah satunya retaknya kekerabatan ditengah-tengah masyarakat, karena beda pilihan. Pun begitu dengan ASN yang bertugas melayani masyarakat merasa gelisah. Dalam diskusi-diskusi kecil antar mereka kadang mengajukan pertanyaan.

Apakah petahana tidak memindahkan kita? Apakah kepala daerah baru nanti membutuhkan tenaga kita? Bagaimana kita tidak dimutasi, dinonjokkan ? Jabatan bagi ASN adalah harga diri dan sumber penghasilan. Kegelisahan tersebut kadang-kadang ASN meresponnya dengan salah langkah yaitu mendukung salah satu pasangan calon.

Tindakan ASN tersebut bertentangan dengan UU Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 2 b : azas Netralitas. Dalam penjelasan yang dimaksud dengan azas netralitas adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kentingan siapapun. Pun pula dalam PP Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 4 ayat 15 menyatakan, setiap PNS dilarang memberikan dukungankepada calon kepala daerah / wakil kepala daerah.

Keberpihakkan ASN saat Pilkada, kendatipun bertentangan dengan peraturan, namun untuk sementara bisa dipahami. Karena selama ini ada beberapa kepala daerah baru maupun petahana (maju kedua kalinya) sesuka hati memutasi, menonjokkan ASN, karena diduka tidak mendukungnya saat Pilkada. Padahal dugaan itu belum tentu benar, kalau pun benar ASN tersebut tidak mendukungnya saat Pilkada, ia tidak bisa disalahkan karena ia melaksanakan perintah undang-undang bahwa ASN netral. Kecuali kalau ASN tersebut mendukung calon lain. Itupun dalam memutasikan atau menonjobkan perlu kehati-hatian.

Baca Juga : Telaah Kritis Penganggaran PAD Tahun 2017 di Kabupaten Nias Barat

Untuk merespon fenomena kegelisahan ASN pemeritah bersama DPR metetapkan undang-undang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pasal 71 ayat 2 menyatakan : Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan masa akhir jabatan, kecuali mendapat persetuan tertulis dari menteri.

Sebagaimana tertulis dalam lampiran Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, menyatakan : “Penetapan Pasangan Calon Tanggal 08 Juli 2020”. Apabila dari tanggal 08 Juli 2020 ditarik atau dihitung mundur 6 (enam) bulan ke belakang, maka kepala daerah dan wakil kepala daerah(petahana) yang ikut Pilkada serentak 2020 hanya bisa melakukan pergantian pejabat sampai tanggal 8 Januari 2020.

Undang-undang ini sangat menguntungkan bagi ASN, karena mereka tidak jadi bulan-bulanan petahana yang ingin minta dukungan dan melarang mendukung pasangan lain. Sementara bagi petahana merupakan

Warning agar kekuasaannya tidak sewenang-wenang. Secara tegas dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat 5 menyatakan, “Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagainama dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Larangan pergantian pejabat tidak hanya selama proses Pilkada, akan tetapi “sampai masa akhir jabatan”. Itu berarti petahana menang atau kalah saat pilkada tidak boleh melakukan pergantian pejabat sampai masa akhir jabatan. Apabila petahana menang, masih ada peluang untuk melakukan pergantian pejabat 6(enam) bulan setelah dilantik. Sementara petahana yang kalah siap-siaplah untuk tidak dihargai lagi. Namun titik permasalahnan bukan pada dihargai atau tidak dihargai, melainkan siapa pengendali ASN selama petahana (kalah) masih menjabat? Apakah Sekda? Kalau kepala daerah dan Wakil kepala daerah maju. Siapa yang memerintahkan Sekda?

Secara psikologis, seandainya calon yang kalah pertarungan adalah incumbent alias petahana, dipastikan ia tidak akan konsentrasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Logikanya, ada rentang waktu yang cukup panjang dari penetapan pemenang Pilkada menuju masa habis waktu jabatannya bulan juli 2021, Itu dapat dimaknai dari tanggal 08 Januari 2020 sampai Juli 2021 ia menjadi ‘singa ompong’.

Baca Juga : Mahfud MD: Nelayan se-Nusantara Siap Ramaikan Natuna

Jika rentang waktu itu dirinci, maka ketemu angka 19 bulan dan 569 hari lebih. Selama itu ia tidak boleh melakukan pergantian pejabat, dengan istilah lain tidak bertaring lagi atau ia hanya simbol atau sekurang-kurangnya legitimasinya sudah pudar. Selain itu, tugas-tugas pemerintahan seperti penyusunan RAPBD dan PAPBD dapat terjadi tidak sesuai jadwal.

Apabila memperhatikan jadwal penetapan PAPBD tahun 2020 selambat-lambatnya pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan. Sedangkan penetapan APBD Tahun 2021 paling lama 1(satu) bulan sebelum tahun yang bersangkutan dilaksanakan. Apakah ASN terutama yang ada dalam TAPD masih patuh dan loyak kepada petahana yang kalah dalam Pilkada?

Penulis mengemukakan kondisi ini agar daerah yang kepala daerah dan wakil kepala daerahnya maju pilkada 2020, supaya bisa mengantisipasi agar pelayanan masyarakat tidak berhenti dan pembangunan berjalan lancar. Mantan Gubernur Sumatera Utara H. Ir.Tengku Erry Nuradi Msi pernah berkata : Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti sedetik pun dan dengan alasan apapun”. Penulis punya keyakinan masalah “singa ompong” ini ada solusinya dengan memperkuat kordinasi lintas sektoral dan meminta arahan pada pemerintah provinsi dan pusat.

Sementara kepada seluruh ASN dan/atau keluarga, LSM, ormas yang mengetahui petahana melakukan pelanggaran sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2019 pasal 71 ayat 2 di atas, hendaknya tidak segan-segan melaporkan kepada Badan Pengawas sesuai jenjang agar dapat dilakukan proses hukum sesuai ketentuan. Hal ini sangat penting, selain petahana tidak menggunakan kekuasaannya secara tidak terbatas, juga, kualitas Pilkada semakin baik serta kegelisahan ASN akan dimutasi, nonjob,dll semakin hilang. Penulis juga mengharapkan kepada ASN bekerja tenang, profesional dan tetap menjaga netralitas. Semoga.