Monday , January 27 2020
Home / Berita Baru / Presiden Jokowi : Natuna Milik Indonesia, Titik !
Presiden Jokowi bertemu nelayan di Kepulauan Natuna Provinsi Kepulauan Riau (foto Antara)

Presiden Jokowi : Natuna Milik Indonesia, Titik !

BERITA9, NATUNA – Presiden Joko Widodo memastikan bahwa Kepulauan Natuna merupakan teritorial NKRI dan tidak perlu lagi ada pihak yang meragukannya.

“Hari ini saya ingin memastikan dan memberitahukan bahwa Kepulauan Natuna adalah teritorial kita yang masuk dalam NKRI,” kata Jokowi di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna, Kepri, Rabu (8/1/2020)

Baca Juga : Opini : Singa Ompong dan Kegelisahan ASN

Presiden berkata, Natuna merupakan kawasan berpenduduk WNI dengan penduduk 81 ribu orang. “Di sini ada bupati, gubernur. Jadi jangan sampai ada yang justru kita sendiri bertanya dan meragukan,” katanya.

Jokowi menegaskan, sedari dulu sampai sekarang Natuna adalah teritorial Indonesia bersama lebih dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.”Apalagi yang harus dipertanyakan nggak ada, dan namanya kedaulatan tidak ada tawar menawar untuk kedaulatan kita,” katanya.

Ia menyebutkan sampai saat ini tidak ada kapal negara asing yang masuk ke wilayah teritorial RI.

Baca Juga : Mahfud MD: Nelayan se-Nusantara Siap Ramaikan Natuna

“Saya tanyakan ke Panglima TNI ada kapal yang masuk ke wilayah teritorial Indonesia, katanya gak ada,” katanya.

Kata Presiden, yang ada itu adalah kapal asing yang masuk ke ZEE (zona ekonomi eksklusif). “Itu lewat semua kapal bisa, tapi hati hati kalau dia nyuri ikan baru itu diusir atau ditangkap, tapi itu tidak masuk dalam teritorial Indonesia,” tegasnya.

Baca Juga : Lancar Bahasa Mandarin, Syarat Mutlak Lulus Madrasah Aliyah

Usai bertemu dan berdialog dengan nelayan, mantan gubernur DKI Jakarta itu lalu mendekati Kapal Pengawas Perikanan KKP.

Tak berapa lama kemudian, Presiden Jokowi menuju pelabuhan di Teluk Lampa Natuna tempat KRI Usman Harun bersandar dan menaiki kapal perang TNI Angkatan Laut itu.

Diatas kapal perang tersebut, Presiden Jokowi menyatakan, bahwa kehadirannya untuk memastikan ada penegakan hukum di kawasan laut Indonesia. (red/Antara)