oleh

Terkait Cluring Waterpark, Ini Kata Kadispar & Bapenda Banyuwangi

loading...

BERITA9, BANYUWANGI – Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Mohamad Yanuar Bramuda, memastikan bahwa dugaan tempat wisata Cluring Waterpark, memastikan tempat wisata itu belum pernah mengajukan ijin.

“Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) itu dikeluarkan jika perijinan awal diurus dan diajukan oleh pemohon. Dan sampai saat ini belum ada permohonan pengajuan ijin usaha operasional dimaksud,” kata Mohamad Yanuar Bramuda yang akrab disapa Bram kepada wartawan sambungan WhatsApp-nya.

Bram menjelaskan, berkaitan dengan tiket yang diduga masih tidak terkoneksi dengan dinas pariwisata langsung pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dikarenakan tempat wisata itu memakai aplikasi sendiri.

Baca Juga : Gudang Mebel & Kayu Di Banyuwangi Terbakar

“Bapenda punya alat khusus untuk menunjukkan ke komputer pengusaha sehingga diketahui secara langsung jumlah pengunjungnya,” jelas Bram

Sementara Alief Rahman Kartiono, kepala Bapenda Banyuwangi, menuturkan bahwa tiket Cluring Waterpark sudah terkoneksi dengan Bapenda

“Setelah rame pemberitaan di media, langsung saya perintahkan petugas kami untuk melakukan pemeriksaan ternyata sistemnya sudah online jadi langsung bisa kami inject, dan saat ini pengelolaan pajak sudah terkoneksi langsung dengan Bapenda.  Dan aplikasi yang kita gunakan itu sudah mendapat advice dari KPK,” ucap Arif.

Baca Juga : Warga Desa Gladag Soal Pembangunan Pentas Terbuka. Kata Kades Sah – Sah Saja

Reaksi Kuasa Hukum

Sebelumnya diberitakan dibeberapa media, adanya laporan dugaan pelanggaran izin tempat rekreasi Cluring Waterpark Kecamatan Cluring, mendapat reaksi kuasa hukum Cluring Waterpark, Raden Bomba Sugiarto.

Menurut Bomba, laporan dugaan pelanggaran izin mulai dari SIPA, SIMA, TDUP, AMDAL LALIN, SIUP, NIB, dan ABT, ditampik keras olehnya,  karena semua perijinan sudah selesai pada tahun 2018 yang lalu.

“Kita sudah mengantongi semua izin yang ada,” ujar Raden Bomba Sugiarto.

Baca Juga : Program ‘Kanggo Riko’ Tahun 2019 Desa Kandangan Diduga Ada Penyelewengan

Menurut Bomba, laporan dugaan pelanggaran tersebut sangat tendensius dan sangat merugikan kliennya. Untuk itu, ia meminta para pihak yang menyebarkan berita hoak melalui media elektronik untuk meminta maaf dalam waktu dua kali 24 jam terhitung sejak hari, Rabu (15/1/2020).

“Kita berikan waktu dua kali 24 jam sejak kemarin hari untuk meminta maaf sebagai etikat baik, karena berita hoak yang tersebar di media elektronik sudah dikonsumsi masyarakat,” katanya.

Untuk masalah karcis, masih menurut Bomba, selama ini sudah melalui kajian yang ada. Dengan terpantau langsung oleh Dinas Pariwisata (Dispar) dan Bapenda Banyuwangi.

Baca Juga : Warga Kecamatan Kendit, Situbondo Digegerkan Ada Mayat Bayi Lelaki

“Setiap harinya Cluring Waterpark selalu melaporkan hasil penjualan tiket ke Bapenda dan Dispar, untuk membayar pajak daerah 10 persen,” paparnya.

Selain itu, Bomba juga Menjelaskan terkait pengelolaan parkir di pinggir jalan atau di rumah warga tersebut dikelola langsung oleh masyarakat. Menurutnya, hal itu sebagai pemberdayaan kepada masyarakat.

“Untuk parkir di area Cluring Waterpark sudah ada izin langsung dari Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur,” ungkapnya.

Bomba menambahkan, jika memang tidak ada etikat baik untuk meminta maaf tentang penyebaran berita hoak itu, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum baik secara pidana maupun perdata. 

“Kita akan menempuh jalur hukum jika memang tidak ada meminta maaf atas berita hoak yang tersebar melalui media elektronik tersebut,” tegasnya.

Laporan : Joko Prasetyo

News Feed