oleh

Para Penabung KSP Pailit Tinara Rindukan Pemerintah

loading...

BERITA9, BANYUWANGI – Para penabung Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Dana Sejahtera (Tinara), merindukan kehadiran Pemerintah Daerah Banyuwangi. Mereka berharap bisa dibantu dalam memastikan pencairan uang tabungan pasca koperasi di Jalan Raya Rogojampi, Dusun Krajan, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, tersebut dinyatakan pailit.

“Kami semua orang kecil, kami berharap bisa mendapat keadilan,” ucap Anip Hariyadi, penabung asal Dusun Krajan, Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Jumat (15/5/2020).

Dia bercerita, usai Pengadilan Niaga Surabaya mengeluarkan putusan pailit terhadap KSP Tinara, nasib penabung kian tak menentu. Ditengah kegalauan uang simpanan terancam tak bisa cair keseluruhan, mereka harus berhadapan dengan bencana nasional virus korona alias Covid-19. 

Kini, tuntutan kebutuhan lebaran sudah didepan mata. “Kami semua sangat berharap uang tabungan kami bisa keluar sebelum lebaran,” cetusnya.

Baca Juga : Polemik Kasus Pailit KSP Tinara Banyuwangi, Askop Mengaku Tidak Tahu

Atas derita tersebut, pria yang juga Ketua paguyuban penabung KSP Tinara sangat berharap kepedulian dari Pemerintah Daerah Banyuwangi. Untuk hadir dan memperjuangkan nasib masyarakat kecil.

Kepada Wartawan, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, mengaku akan terus memperjuangkan nasib para penabung KSP Tinara. Namun, sementara dia meminta warga untuk sedikit bersabar. Mengingat saat ini Banyuwangi masih didera wabah Covid-19.

“Habis lebaran, saat kondisi sudah memungkinkan, kami akan memanggil pimpinan KSP Tinara,” katanya.

Baca Juga : Nasib Tabungan Tidak Jelas, Penabung KSP Tinara Banyuwangi Menjerit

Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, ini juga memastikan bahwa seluruh jajaran pimpinan dewan sudah berkomitmen untuk membantu perjuangan para penabung koperasi milik Linggawati Wijaya alias Ling Ling tersebut. Terlebih kerugian para penabung mencapai ratusan miliar rupiah.

“Selain hearing, pasca lebaran nanti DPRD Banyuwangi, secara kelembagaan juga akan melaporkan kasus KSP Tinara ke instansi terkait. Termasuk ke Kementrian Koperasi,” ungkap Michael.

Dalam laporan ke Kementrian Koperasi, lanjutnya, wakil rakyat tidak hanya menyoal tentang kasus pailit KSP Tinara. Tapi juga terkait ketertiban regulasi dan operasional seluruh koperasi yang ada di Bumi Blambangan.

Upaya tersebut dinilai penting mengigat kejadian koperasi pailit sudah berulang kali terjadi di Banyuwangi. Imbasnya, kalangan wong cilik yang harus menderita kerugian.

Seperti diketahui, pada 20 Januari 2020, Pengadilan Niaga Surabaya, telah mengeluarkan putusan Nomor 76/Pdt.sus-PKPU/PN.Niaga.Sby Junto Nomor 76/Pdt.sus-Pailit/PN.Niaga.Sby, yang menyatakan bahwa KSP Tinara telah pailit. Padahal, pada bulan Oktober 2019, koperasi yang dikelola oleh Linggawati Wijaya bersama sang suami Budi Hartadi beserta keluarga ini masih mengeluarkan warkat Simpanan Berjangka baru.

Baca Juga : Pailitnya Koperasi Tinara Dikhawatirkan Berdampak Pada Perekonomian Di Banyuwangi

Salah satunya milik Anip Hariyadi, dengan nominal tabungan Simpanan Berjangka Rp 450 juta.

Usai dinyatakan pailit, KSP Tinara memasuki babak baru. Pada 28 Februari 2020, salah satu penabung, Jayadi Arif Budianto, melaporkan Linggawati Wijaya, selaku Bos KSP Tinara ke Polda Jawa Timur. Laporan Nomor LPB/13/II/2020/SUS/JATIM, tersebut terkait dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dan pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 jo Pasal 2 ayat (1) huruf (r) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sayang dua pentolan KSP Tinara, Linggawati Wijaya dan Budi Hartadi, belum bisa dikonfirmasi. Bahkan sejak koperasi di Jalan Raya Rogojampi, Dusun Krajan, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, dinyatakan pailit, mereka tidak diketahui keberadaanya. (

Laporan: Joko Prasetyo

News Feed